Wujudkan Kesetaraan Hak Asasi, Mashari Rais Sosialisasikan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas

oleh -72 views
Anggota DPRD Kaltim, Mashari Rais Melaksanakan Sosialisasi Perda Terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Sabtu (22/5/2021)

SAMARINDA.apakabar.co Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Mashari Rais, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas,Sabtu (22/5/2021).

Disampaikan Mashari jika dalam kehidupan bermasyarakat penyandang disabiltas masih mengalami berbagai bentuk disktriminasi sehinga hak-haknya belum terpenuhi secara optimal.

“Bahwa untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan landasan hukum, untuk itulah perda terkait perlindungan dan pemenuhan hak ini disosialisasikan ke masyarakat,” ucapnya.

Polistisi Partai Gerindra tersebut juga menjelaskan bahwa Perda tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara setara.

Selain itu,perda disabilitas tersebut juga melindungi dari eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Semoga dengan adanya Perda ini hak-hak dari saudara kita penyandang disabilitas dapat setara seperti yang lainnya. Saya juga berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) agar terkait pelaksanaan perda tersebut dapat berjalan maksimal,” sebutnya.

BACA JUGA :  Kuasa Hukum Irma Suryani Serahkan Barang Bukti Dugaan Penipuan Ketua Komisi III DPRD Kaltim ke Polresta Samarinda

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur, Anni Juwairiyah yang juga sebagai narasumber pada saat sosialisasi menjelaskan jika Perda terkait Disabiltas sangat bagus, karena masyarakat luas masih belum mengetahui jika perda ini ada dan telah disahkan pada tahun 2018 yang lalu oleh DPRD Kaltim.

Namun, dirinya berharap agar sosialisasi tersebut tidak hanya pada masyarakat saja tapi juga kepada pejabat-pejabat, baik di pemerintahan maupun di swasta karena mereka yang memiliki kewenangan, keputusan dan kebijakan.

“ Untuk masyarakat penting, tapi alangkah baiknya jika pejabat juga mengetahui, ” ucapnya.

Anni juga menyebut poin penting Perda Disabilitas adalah implementasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, jika tidak di laksanakan oleh daerah tentu tidak ada artinya. Perda inilah salah satu alat untuk melegalkan imlementasi dari undang-undang tersebut.

BACA JUGA :  Anggaran Sektor Kesehatan Belum Tercapai, DPRD Kaltim Sebut Usulan Alokasi Angaran Masih Kecil

Kelemahan diperaturan perundang-undangan sangat panjang sekali, menurut Anni, prosesnya sampai benar-benar masih sangat panjang, namun dirinya berharap dengan adanya PP 70 yang sudah jelas mengamanatkan dirasa tidak ada masalah, misalkan terkait anggaran bagi penyandang disabilitas

Terkait harapan agar Perda tersebut didukung dengan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunannya, diakui Anni jika pihaknyanpernah mengusulkan kepada Gubernur di Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sekolah insklusif. Selain itu dirinya juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus pro aktif, artinya dari diri sendiri harus bergerak jika tidak tentu tidak mendapat perhatian.

“Secara organisasi kita hanya mengadvokasi, kita tidak mengerjakan kerjaan pemerintah,” pungkasnya.