APAKABAR.CO-SAMARINDA. Komisi IV DPRD Kota Samarinda menanggapi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang menunda pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka untuk siswa
PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat.
Sri Puji Astuti selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengatakan bahwa penundaan proses pembelajaran tatap muka meruapakn keputusan bersama antara legislatif, Walikota Samarinda, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Samarinda melalui tapat koordinasi yang dilakukan pada, Senin (4/1/2021) dirumah jabatan Walikota Samarinda.
Penundaan tersebut atas pertimbangan dari dewan yang salah satunya adalah peningkatan kasus lonjakan Covid-19 yang terjadi di Samarinda.
“Sebenarnya itu adalah permintaan dari masyarakat, mengingat peningkatan kasus yang ada dan walaupun Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri diperbolehkan tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah keselamatan kesehatan masyarakat,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon seluler.
Ia menjelaskan jika sebelumnya dari hasil survei Disdik Samarinda bahwa 86 persen orang tua siswa setuju dengan proses pembelajaran tatap muka. Namun melihat kondisi persentasi angka kasus penularan Covid-19 di Samarinda, masih cenderung naik turun.
“Ada masukan dari lembaga-lembaga dan beberapa pihak, walaupun dari hasil survei dari Disdik Samarinda menginginkan pertemuan tatap muka tapi itu tidak bisa dijadikan dasar untuk kita mengambil kebijakan mengingat dengan adanya kasus dan dari data yang terkonfirmasi positif dari usia 0-17 tahun ada peningkatan,” katanya.
Politikus Partai Demokrat tersebut juga mengingatkan bahwa hal yang paling terpenting adalah ketidak disiplinan masyarakat untuk mengedepankan protokol kesehatan, walaupun telah ada peraturan walikota (perwali) namun masih dianggap biasa saja.
“Letak wilayah sekolah di masing-masing kecamatan masih dipertimbangkan karena masih adanya zona merah di kecamatan tertentu. Atas hal tersebut kita mengambil kebijakan yang sangat hati-hati agar tidak terjadi lonjakan karena dibukanya tahun ajaran baru,” sebutnya.
Terakhir ia berharap penundaan ini masyarakat harus lebih peduli karena kita memiliki perwali.
“Itu yang harus kita giatkan lagi di masyarakat dengan melakukan razia dan lainnya. Terutama mengedukasi masyarakat terkait mengedepankan protokol kesehatan, dan juga dapat mendampingi anak-anaknya belajar di rumah,” pungaksnya.
