Bahas Pinjaman 7 Miliar, Komisi I DPRD Kaltim RDP Dengan Koperasi Unit Desa Bumi Melan Subur

oleh -35 views
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin (Foto : Ist)

SAMARINDA.apakabar.co– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengurus baru Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Melan Subur, Senin (12/4/2021).

Agenda RDP tersebut yakni membahas pinjaman oleh pengurus lama koperasi tanpa sepengetahuan anggotanya, dengan menggunakan jaminan sertifikat milik anggota. Persoalan tersebut mencuat pada 2019 silam. Di mana pihak koperasi dalam melakukan pinjaman bekerja sama dengan PT GSS, untuk mitra kerja sama perkebunan plasma kelapa sawit.

Usai RDP, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin pada media mengatakan ada dugaan penyelewengan pinjaman koperasi berdasarkan laporan yang diterimanya. Di mana, setelah pinjaman pertama selesai dicairkan dari Bank Mandiri Cabang Sangatta, dialihkan selanjutnya ke  pinjaman ke dua sebesar Rp 7 miliar pada BNI Cabang Bontang.

Padahal jika pinjaman hendak diteruskan, seharusnya ada persetujuan dari pihak koperasi. Terlebih pinjaman tersebut juga dilakukan tanpa melewati rapat pengurus.

BACA JUGA :  Pembangunan Sektor UMKM Harus Berdimensi Jangka Panjang

“Ada 103 pemilik sertifikat serta-merta dialihkan ke BNI Cabang Bontang tanpa persetujuan pemilik sertifikat. Lalu cair pinjaman itu, jadi ini ada ranah korupsinya,” ucap Jahidin.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut BNI yang merupakan BUMN tidak bisa serta-merta mencairkan pinjaman, tanpa adanya persetujuan dari pihak terkait.

“Kalau memang ada penyimpangan akan disidik langsung. Karena sejumlah anggota belum pernah menikmati hasil koperasi,” tegasnya.

Terpisah, Yulius Patanan selaku Kuasa Hukum KUD Bumi Melan Subur menyebut, absennya pihak BNI beserta pengurus lama koperasi dan PT GSS sangat disayangkan. Secara hukum pertanggungjawaban ada  di pihak mereka. Ia tidak menutup ke depannya akan mengambil langkah hukum.

“Namun ada baiknya kita bicarakan secara kekeluargaan dahulu di DPRD Kaltim sebelum ada upaya hukum lebih lanjut. Pada prinsipnya seperti itu,” ungkapnya. Yulius menilai,  dalam menghadapi permasalahan tersebut secara legalitas, pengurus yang lama belum memiliki itikad baik. Sebab, pihaknya sudah menyampaikan somasi kepada pengurus lama karena karena tidak pernah memberikan balasan resmi atas surat yang dilayangkan kuasa hukum.

BACA JUGA :  Terkait THR, Komisi IV DPRD Kaltim Minta Pengusaha Lakukan Komunikasi Dengan Pekerja

Selain itu, ada persoalan legalitas juga dalam kepengurusan KUD Bumi Melan Subur. Di mana PT GSP hanya mengakui kepengurusan yang lama.

Yulius mengatakan, terkait pergantian kepengurusan melalui rapat luar biasa pada 2019 pun belum ditanggapi secara resmi oleh perusahaan.

“Karena koperasi bekerja sama dengan perusahaan, mau tidak mau pengurus lama pasti komunikasi. Mudahan pertemuan selanjutnya pihak perusahaan juga datang,” pungkasnya. (Adv)