Deni Hakim Dorong Sertifikasi Tenaga Kerja Melalui Dana CSR

oleh -35 Dilihat

SAMARINDA.apakabar.co– Komisi IV DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam pada pekan lalu, tepatnya Jumat (10/06/2022).

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyampaikan, kunjungan tersebut digelar dalam rangka menghimpun informasi terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kota Batam.

Deni sapaanya menambahkan, berkaca dari Kota Batam, mimpi besar Wali Kota Samarinda menjadikan Kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban tidaklah mampu mengandalkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda saja.

Diperlukan terobosan-terobosan pendanaan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BACA JUGA :  Maknai Hari Kemerdekaan, Afif Rayhan Harun Tegaskan Kecerdasan Anak Bangsa Tanggung Jawab Bersama

Deni berpendapat bahwa melalui dana CSR di Kaltim khususnya di Samarinda seharusnya mampu mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Samarinda melalui program sertifikasi profesi.

“Jadi luar biasa kontribusi CSR untuk pembangunan di Batam. Makanya kami membahas juga sertifikasi, untuk SDM kita dapat bersaing. Makanya kami tekankan ke tenaga kerja kita jangan sampai tidak tersertifikasi. Karena itu syarat utama kita,” ujar Deni , Senin (13/6/2022).

Berdasarkan aturan pemerintah daerah, kata Deni, setiap perusahaan, khususnya perusahaan pertambangan memiliki kewajiban mengeluarkan dana CSR untuk pengembangan suatu wilayah.

Untuk memaksimalkan itu, Forum CSR perlu didorong kembali untuk melakukan pengawasan baik dari segi kewajiban maupun dari segi program.

BACA JUGA :  Hadiri Kegiatan Bakti Sosial Pemuda Pancasila, Andi Harun Berharap Pihak Swasta Turut Serta Dalam Penanggulangan Covid-19 di Kaltim

“Forum CSR itu masih dalam tahap restrukturisasi pengurus. Tapi pak wali kota (Andi Harun) berharap forum itu bisa benar-benar memanfaatkan dan bisa melaksanakan Perda yang ada itu,” ucapnya.

Kendati demikian, Politisi Partai Gerindra itu menyadari bahwa Kota Batam dan Kota Samarinda memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait jumlah perusahaan dan tenaga kerja.

“Perusahaan asing di Batam lebih banyak dari pada lokalnya. Otomatis CSR mereka itu tertib. Semua ada datanya, semua melaksanakan seperti peraturan yang ada. Karena perusahaan asing mereka lebih patuh,” katanya.

“Kalau di Samarinda perusahaan asing gak banyak. Tenaga kerja asing di Batam itu mencapai 5000. Dan semua sertifikasi internasional,” pungkasnya. (Adv)