Beri Pemahaman Terkait Bantuan Hukum, Agus Suwandy Sosper di Samarinda Seberang

oleh -93 Dilihat
Sosialisasi Perda Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandy di Kecamatan Samarinda Seberang, Senin (19/7/2022)

SAMARINDA.apakabar.co– Sosialisasi produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupa Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat terus dilakukan.

Begitu juga yang dilakukan Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandy. Perda Bantuan Hukum menjadi salah satu yang di sosialisasikan olehnya di Kecamatan Samarinda Seberang, Selasa (19/7/2022).

Dalam sambutanya, Agus Suwandy mengatakan bahwa pemerintah akan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu ketika berhadapan dengan masalah hukum.

“Kita didalam kehidupan sehari-hari banyak aturan yang mungkin kita langgar dan kita tidak tau harus kemana ketika berhadapan dengan hukum, perda ini akan menjadi jawaban untuk pendampingan masyarakat yang terkenan kasus hukum,” ucapnya.

BACA JUGA :  Fasilitasi Pertemuan Pengusaha Dengan Pemerintah, Komisi II DPRD Kaltim Tugaskan BPKD Telaah Terkait Regulasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh legislatif ini juga merupakan bagian dari memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bantuan hukumn. Terutama teknis bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Pasalnya, kebutuhan akan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dirasa sangat tepat dan bermanfaat.

Politisi Partai Gerindra itu juga menambahkan bahwa dalam sosper tersebut dirinya memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme apabila ingin mendapatkan bantuan hukum dari LBH yang sudah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.

“Perda ini menegaskan jika lebih memprioritaskan masyarakat yang tidak mampu. Karena memang tidak dipungut biaya sepeserpun, sebab dibiayai langsung oleh pemerintah,” sebutnya.

BACA JUGA :  Berdampak Terhadap Pembangunan, Mashari Rais Gelar Sosper Pajak Daerah di Kelurahan Bandara Samarinda

Dalam hal ini tentu masyarakat mendapatkan hak dalam persoalan masalah hukum dan perda ini menjadi fasilitas bagi masyarakat dalam hal mendapatkan bantuan hukum.

Dirinya juga mendorong agar Pemprov Kaltim segera membuat peraturan turunan terkait teknisnya. Karena melalui Peraturan Gubernur (Pergub) teknis pembiayaan serta Lembaga Bantuan Bukum (LBH) yang ditunjuk oleh pemerintah merupakan langkah awal masyarakat mendapatkan bantuan hukum.

“Perda ini merupakan kepentingan masyarakat, maka diperlukan Peraturan Gubernur terkait teknisnya,”pungkasnya.