Kembali Gelar Sosper, Mashari Rais Pastikan Hak Warga Kurang Mampu Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

oleh -100 Dilihat
Sosper Anggota DPRD Kaltim, Mashari Rais Senin (347/2022)

SAMARINDA.apakabar.co– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif.

Mashari Rais menjadi salah satu anggota dewan yang turut menggelar sosper. Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi perda yang disosialisasika oleh anggota Komisi I DPRD Kaltim tersebut kepada masyarakat pada, Senin (4/7/2022) di Kecamatan Samarinda Utara.

Kepada warga masyarakat yang hadir saat sosper, dirinya menegaskan terbentuknya perda tersebut adalah sebagi upaya pemerintah membantu masyarakat yang kurang mampu yang terlibat permasalahan hukum.

“Perda ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,” ucapnya.

BACA JUGA :  DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Raperda Retribusi

Anggota Komisi I itu juga berharap agar sosialisasi perda tersebut benar-benar bermanfaat dan masyarakat dapat memahami aturannya, khususnya warga kurang mampu agar mereka mendapat pemahaman kesadaran hukum. Termasuk memastikan, sekaligus menjamin, bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

“Hal itu demi mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” sebutnya.

“Jika ke depannya ada masyarakat yang tersangkut masalah hukum, bisa dengan mudah menghadapinya, karena dibantu oleh pemerintah,” sambungnya.

Disebutkan pula, Perda Nomor 5 Tahun 2019 mengakomodasi semua kalangan masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan hukum. Di dalamnya diatur bagaimana cara masyarakat meminta bantuan hukum secara gratis mulai dari tingkat penyelidikan hingga putusan untuk perkara litigasi, baik perkara perdata maupun pidana.

BACA JUGA :  Maksimalkan Tupoksi Legislatif, Bagus Susetyo Gelar Sosper di Balikapapan Kota, Ajak Masyarakat Sadar Bayar Pajak

Polisi Partai Gerindra itu juga turut membawa Rusdiono selaku pakar hukum dalam sosper tersebut. Yang mana dia kembali mebegaskan jika Perda bantuan bantuan hukum dibuat untuk membantu masyarakat.

“Masyarakat hanya perlu mengajukan permohonan serta menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar. Jika semua itu terpenuhi, maka biaya akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.