Ketua Komisi I DPRD Kaltim Ingatkan Aksi Demontrasi Harus Ikuti Aturan Yang Berlaku

oleh -94 views
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin (Foto : Ist)

APAKABAR.CO-SAMARINDA. DPRD Kalimantan Timur melalui Komisi I mengingatkan agar pelajar tidak mengikuti aksi demontrasi. Hal tersebut disampaikan Jahidin selaku Ketua Komisi I DPRD Kaltim saat menghadiri deklarasi damai masyarakat Kaltim untuk NKRI digelar di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda pada Selasa (20/10/2020).

“Ini (deklarasi damai) sangat-sangat bermanfaat dan membantu terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kaltim,” kata Jahidin pada awak media.

Sebagai wakil rakyat yang sehari-hari bertugas di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim dirinya berharap, upaya mewujudkan kondusifitas di Kaltim, tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri.

“Tentu semua tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat, harus terlibat,” sebut Politisi PKB ini.

Dalam kesempatan yang sama, mantan anggota Polri ini juga ikut menyayangkan keterlibatan para pelajar dalam aksi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di depan Sekretariat DPRD Kaltim. Ibarat lembaran putih, Jahidin menyebut harusnya para pelajar tak terlibat dalam aksi yang beberapa kali berujung ricuh.

BACA JUGA :  Buka Muscab Gerakan Pramuka Samarinda, Wali Kota Berharap Pramuka Dukung Program Pemerintah

“Kalau ikut demo dan mengarah kepada aksi anarkis ini bukan hal yang baik untuk di contoh. Itu yang sangat saya sesalkan,” katanya.

Meski penyampaian pendapat di muka umum layaknya aksi unjuk rasa ini dilindungi oleh Undang-Undang. Namun, lagi-lagi Jahidin mengingatkan, agar demonstrasi yang beberapa pekan terakhir ini terus bergulir, dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau sudah merusak itu kan mengarah pada pidana. Anarkis. Jika pelajar ikut terlibat, tentu jadi perhatian kita bersama,” sebutnya.

“Kalau bisa, pelajar jangan ikut-ikut lagi,” tambahnya.

Terlebih, lanjut Jahidin jika aksi demonstrasi UU Ciptaker ini berlangsung bersamaan dengan jadwal belajar lewat daring di rumah. Hal demikian, disebutnya hanya akan merugikan pelajar dan orang tua.

BACA JUGA :  DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim Akan Tanda Tangani KUA-PPAS Pekan Depan, Proyeksi APBD Kaltim Kurang Lebih 11 Triliun

“Kalau mahasiswa wajar. Tidak bisa kita bantah kebenarannya jika selama ini mahasiswa selalu menjadi pelopor perubahan bangsa,” pungkasnya. (adv)