SAMARINDA.apakabar.co– Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DPRD Kaltim menggelar pertemuan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kehutanan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, PUPR Kaltim.
Ketua Fraksi Gerindra Bagus Susetyo yang juga merupakan anggota pansus RPJMD mengatakan jika sebelumnya pansus telah melakukan audiensi dengan Bappeda dan BPKAD. Ia mengatakan bahwa pansus dalam hal ini melihat sejuah mana indikator makro yang telah disampaikan oleh Bappeda Kaltim.
“Intinya bahwa perubahan ini keterkaitanya yang pertama adalah adanya perubahan rencana pembangunan jang panjang secara nasional akibat adanya IKN, kedua akibat adanya perubahan nomenklatur dan kodefikasi, ketiga dalah akibat pandemi Covid-19,” ucapnya saat dihubungi via seluler, Jumat (2/7/2021).
Bagus menyebut bahwa Ketiga poin itu dianggap bisa merubah rencana pembangunan jangka menangah daerah. Dari hasil diskusi sesuai apa yang telah dipaparkan oleh Bappeda dan BPKAD memang diakui ada beberapa yang mengalami penurunan, tapi secara over all masih bisa ditoleransikan.
Pada prinsipnya, poin yang bisa disampaikan adalah meskipun masalah IKN yang menjadi regulasi pusat walupun RUU belum disahkan menjadi Undang-undang kita harus mempunyai kesiapan, paling tidak bagaimana nanti dengan keterkaitan dengan tata ruang, urbanisasi perpindahan penduduk ke Kaltim itu yang juga harus disikapi.
Selanjutnya anggota Komisi II tersebut juga mengatakan jika masalah infrastruktur juga perlu disikapi. Menurutnya sektor tersebut apakah masih baik atau perlu ditingkatkan lagi karena mungkin ada beberapa yang mengalami kerusakan.
“Pansus hanya mendengarkan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing OPD, tapi secara singkat kita memang memberikan waktunya tidak lama, lebih tepatnya Pansus banyak melakukan diskusi yang berkaitan dengan permasalahan di Kaltim,” sebutnya.
Fraksi Gerindra sendiri memberikan catatan dalam pertemua itu, disebutkan Bagus bahwa hal yang menjadi catatan penting adalah terkait Covid. Ia menegaskan jika penanganan harus tetap intensif dan menjadi hal yang prioritas. Bukan tanpa alasan, karena sebulan terkahir di Kaltim kembali mengalami lonjakan yang cukup tajam,seperti di Balikpapan, Samarinda, PPU dan Kukar dan itu diperlukan kebijakan dalam hal penanganan yang lebih intensif lagi.
“Tentu dalam dalam hal ini pemerintah mesti ikut mengarahkan terkait PPKM dalam konsisi saat ini,” ucapnya.
“Sebagai mitra Pemerintah dalam fungsi pengawasan Fraksi Gerindra sendiri mendorong agar pemerintah dapat memeberikan fasilitas yang lebih baik lagi terkiat konsisi Covid saat ini. Kemudian dalam hal perolehan vaksin kemasyarakat dapat dipermudah dan tepat. Karena salah satu pencegahan yakni dengan vaksin dan disiplin menjalankan protokol kesehatan,” pungkasnya.
Memperbanyak tenaga kesehatan yang banyak belum siap juga salah satu faktor yang didorong, terutama masalah fasilitas APB yang berkaitan juga dengan tenaga kesehatan. Serta yang paling penting adalah sosialisasi kemasyakat dalam hal pelaksanaan vaksin massal.
