Gelar RDP Terkait Hasil Hutan, Komisi II Dorong Dishut Sumbang PAD Kaltim

oleh -55 views
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Verydiana Huraq Wang (Foto:Ist)

SAMARINDA.apakabar.coRapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi II DPRD Kaltim terkait rencana kerja  tahun 2022 bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim di ruang rapat DPRD Kaltim Gedung D lantai 3 pada Rabu, 3 Maret 2021.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, pihaknya bersama dengan salah satu mitra kerjanya, dalam hal ini Dinas Kehutanan membahas tentang masalah hasil hutan Kaltim.

Menurutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden terbaru terkait Perhutanan Sosial diharapkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

“Kenapa Dinas Kehutanan? Karena kita bicara masalah hasil hutan. Dengan adanya peraturan Presiden yang baru terkait perhutanan sosial, yang sekarang sedang digalakkan, dan ujungnya dimanfaatkan untuk masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya hutan sosial ini, masyarakat bisa menggunakan untuk berbagai macam-macam kegiatan, seperti berkebun, berternak dan sebagainya yang bisa menghasilkan PAD untuk Kaltim,” ucapnya pada awak media usai melakukan RDP.

Politisi PDI-P ini mengungkap, Dinas Kehutanan memiliki anggaran dana yang cukup besar yang berasal dari Dana Bagi Hasil- Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk dimanfaatkan membangun hutan di Kaltim.

“Kita ingin program ke depan di Dinas Kehutanan ini. Karena ada dana yang cukup besar yang digelontorkan dari dana DBH-DR, artinya dari hasil kayu yang ditebang, dikembalikan lagi ke daerah untuk dimanfaatkan lagi guna membangun hutan di Kaltim,” terangnya.

Namun demikian, lanjut Veridiana Huraq Wang, lantaran dana tersebut baru dikucurkan oleh Presiden di tahun 2021 ini, akhirnya baru dapat diakomodir dan dilakukan inventarisir.

“Contohnya di Santan. Pada faktanya di lapangan, perhutanan sosial sudah dikuasai masyarakat puluhan tahun lalu. Masyarakat tahu itu areal Pemerintah, tapi karena mereka ada menanam jeruk, durian, kopi dan sudah produksi. Saya juga sudah datang ke sana. Dan baru akhir Desember kemarin kita mengesahkan Perda Retribusi, jadi untuk PAD belum kelihatan, tapi Perda sudah kita sahkan. Kita masukkan juga perhutanan sosial. Tapi realisasinya untuk setahun ini belum,” tutupnya. (Adv)

BACA JUGA :  Pemilihan Direksi Perusda Harus Terbuka, DPRD Kaltim Minta Pemprov Jalankan Peran Monitoring Dengan Maksimal