SAMARINDA.apakabar.co-Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa tidak akan ada impor beras ke Indonesia hingga bulan Juni mendatang mendapat respons dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Bagus Susetyo. Ia menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah pusat merupakan hal yang tepat, mengingat isu tersebut dapat berdampak dengan harga jual gabah ditingkat petani.
Namun, meskipun ada pernyataan tersebut, disebutkan anggota Komisi II DPRD Kaltim itu jika saat ini Kaltim adalah daerah yang masih belum bisa swasembada beras. Kaltim hanya mampu mensuplai beras hasil petani lokal sebesar 65 persen.
“35 persennya kita masih impor dari luar daerah. Seperti Jawa Timur dan Makassar,” kata Bagus, Jumat (26/3/2021)
Hal ini juga berkaitan dengan risiko profesi petani. Dijelakan oleh Bangus, petani adalah profesi yang sangat rentan dan tergantung dengan kondisi iklim. Apabila cuaca ekstrem, hasil padi petani bisa gagal panen.
Politisi Partai Gerindra ini memberikan rekomendasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bagus meminta agar adanya sinkronisasi OPD yang berkaitan dengan pasokan beras.
“Mestinya Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) koordinasi dengan membuka secara terbuka data mereka. Seperti data panen raya, data produksi berapa ton, kebutuhan per daerah,” sebutnya.
Selanjutnya, Bagus menyatakan hal tersebut tidak sulit untuk dilakukan karena pemerintah provinsi Kaltim memiliki data yang lengkap, mereka telah punya data solusi intensifikasi dan ekstensifikasi terkait pertanian.
“Intensifikasi ini kan seperti kebutuhan pupuk, budidaya benih, dan alat pertanian. Ekstensifikasi seperti pembuatan cetak sawah, kemudahan membuka lahan, sama teknik irigasi,” katanya.
Dia pun meminta agar pemprov Kaltim memperjuangkan kesejahteraan petani karena banyaknya petani yang belum bisa menikmati kemakmuran. (Adv)
