Jadi Narasumber Diskusi KPK, Andi Harun Sampaikan Lima Poin Strategi Selamatkan Aset Pemerintah

oleh -22 views
Wali Kota Samarinda Andi Harun Menjadi Salah Satu Narasumber Diskusi KPK Terkait Aset Pemerintah Melalui Virtual, Kamis (22/7/2021)

SAMARINDA.apakabar.coWali Kota Samarinda, Andi Harun memaparkan stategi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam upaya menghidupkan aset-aset pemerintah.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (22/7/2021) dengan tema “Penertiban dan Optimalisasi Aset Negara Melalui Strategi Pencegahan dan Penindakan Korupsi”.

Kepada media usai menggelar diskusi, Andi Harun menyebut Ada lima poin penting terkait rancangan program pengamanan dan penyelamatan aset, yakni inventarisasi aset, penilaian aset, pemanfaatan aset, sistem informasi aset dan monitoring pengendalian dan pengamanan aset.

“Penyelamatan aset kami terangkum dalam sistem tindakan dalam rangka melaksanakan pengamanan dari sisi fisik, administrasi serta tindakan upaya hukum,”ucapnya.

BACA JUGA :  Kisah Duta Wisata Samarinda Rayakan Imlek Ditengah Pendemi Secara Sederhana, Berharap Sektor Wisata Kembali Bangkit
Andi Harun Memberikan Keterangan Pers Usai Menjadi Narasumber Diskusi KPK Terkait Aset Pemerintah

Dijelaskannya ada beberapa katagori keadaan aset Pemkot Samarinda, pertama aset yang memiliki legalitas namun secara fisik belum diketahui titiknya. Misalkan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tanah disuatu daerah, dan Pemkot Samarinda memegang suratnya, namun belum pernah dilihat.

“Tapi ada juga yang memiliki legalitas namun dikuasai orang lain. Fisiknya ada, belum teridentifikasi identitasnya. Ada juga yang ada legalitasnya dan titiknya, namun belum tersertifikasi dan labelisasi. Semua akan diinventarisasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Andi harun juga menyebutkan bahwa dirinya tak ingin berspekulasi terkait aset pemkot yang belum teridentifikasi, karena Pemkot tengah mengumpulkan data-data terkait.

“Kami akan bangun sistem digitalisasi aset. Jadi tracking dulu, baru analisa, clear aset pemkot. Baru kami sertifikasi dan labelisasi,” ucapnya.

BACA JUGA :  Dua Raperda Pemprov Kaltim Disetujui Seluruh Fraksi di DPRD Kaltim

Terakhir Andi Harun mengakui jika tak mudah dalam menginventarisasi apalagi karena dikuasai pihak ketiga.

“Ada juga aset kami yang dikuasai kelompok elit. Partai politik, mantan pejabat, tidak semudah yang dibayangkan. Butuh strategi,” pungkasnya. (Adv)