SAMARINDA.apakabar.co– Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Rusman Ya’qub prihatin, banyaknya keluhan yang disampaikan oleh guru-guru berstatus honorer yang belum dibayar gajinya.
“Ini berdasarkan hasil reses kami beberapa waktu lalu, seluruh Komisi IV mendapatkan keluhan yang sama dari guru honorer, banyak tertunda gajinya,” ujar Rusman Ya’qub.
Tak hanya ingin mendapatkan informasi dari satu pihak saja, Komisi IV DPRD Kaltim pun langsung mengecek kebenaran informasi lambannya pencarian guru-guru honorer tersebut kepada pihak sekolah.
“Kepala Sekolah kita cek, mereka bilang bahwa dana Bosnas dan Bosda itu memang bulan Januari-Febuari paceklik. Makanya waktu itu kita sempat koordinasikan Bosnas itu di Maret-April,” bebernya.
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim ini, setelah informasi tersebut disampaikan pada Dinas Pendidikan, terungkap penggunaan dana Bosda dan Bosnas itu masih tersimpan dan tidak dikembalikan ataupun digunakan.
“Setelah kita kroscek ke Diknas ternyata sebenarnya dana itu tersimpan, tidak dikembalikan. Mungkin saja Kepala Sekolahnya itu takut salah mungkin. Dia takut menggunakan dana itu untuk menyelesaikan masalah (pembayaran gaji guru honorer,red) di sekolahnya,” katanya.
Untuk itu, Rusman Yaqub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu meminta Dinas Pendidikan segera menyelesaikan masalah belum dibayarnya gaji honorer di awal tahun 2021.
“Sehingga kami meminta Dinas Pendidikan untuk dikomunikasikan ke sekolah dan seluruh guru honor. Termasuk juga guru PAUD, SD, SMP di Kabupaten/kota,” katanya. (Adv)
