Komisi III DPRD Samarinda Akan Lakukan Tinjauan Lapangan Terkait Aktivitas Tambang Ilegal

oleh -15 views
Seketaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie

SAMARINDA.apakabar.co– Seketaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie memberikan komentar terkait hasil pertemuan Komisi III dengan pengusaha tambang dan perumahan, Kamis (7/10/2021) di gedung dewan Samarinda.

Kepada media, Novan mengatakan bahwa pertemuan Komisi III pada hari ini tak hanya bicara dalam hal konteks apa yang disampaikan oleh para pengusaha, namun juga kendala apa yang mereka hadapi.

“Jika mereka melakukan aktivitas sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) atau sesuai aturan namun nanti kita akan lakukan kunjungan lapangan dan kita akan lihat,” ucapnya.

Dijelaskan Politisi asal Partai Golkar tersebut bahwa tujuan digelarnya pertemuan itu adalah bagaimana komitmen bersama menanggulangi banjir, karena permasalahan banjir hingga hari ini salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat sedimentasi.

BACA JUGA :  HUT TNI Ke 76, Afif Rayhan Harun Berharap TNI Solid Bersinergi Dengan Pemerintah

“Itulah yang akan kita lihat, tinggi sendimentasi ini disebabkan oleh apa, kalau misalkan tambang dimana  masalahnya, apakah watertraitmen nya bermasalah atau mereka malakukan aktivitas diluar dari kaidahnya,  itu yang akan kita lihat termasuk dari perumahan seperti apa masalah kolam penampungan,”sebutnya.

Diakui novan jika dalam pertemuan itu juga, dewan mendapat masukan terkait banyaknya penjualan tanah kaplingan yang sudah melakukan pembukaan lahan namun tidak melakukan izin. Pembukaan itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Tak hanya kunjungan lapangan yang akan dilakukan Komisi III kedepan, pihaknya akan lihat bahwa penyebab sendimentasi yang ada didaerah Samarinda Utara, rekomendasi yang akan diberikan dilakukan bertahap untuk pemkot dan pemprov bahkan sampai ke Kementrian.

BACA JUGA :  Pemkot Samarinda Fasilitasi Vaksinasi 539 Calon Jamaah Haji

Selain itu, pihak DPRD Kota Samarinda juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah, salah satunya dengan menggali informasi, karena kondisi dilapangan berbeda.

“Saat ini yang kita panggil adalah perusahaan yang memiliki izin, seperti IUP PK maupun yang PKP2B tapi kan dilapangan ada aktivitas ilegal, nah ini yang juga akan kita lihat apakah yang ilegal ini menjadi penyebab banjir, kalau memang terbukti akan kita laporkan, kita sendiri dari dewan yang akan bawa ke pihak yang berwajib,”pungkasnya. (Adv)