Pekan Depan Kawasan Tepian Mahakam Dibuka, Pemkot Hanya Izinkan 27 Lapak

oleh -58 views
Wakil Wali Kota Samarinda Pimpin Rapat Pembahasan Pembukaan Kawasan Tepian Mahakam, Kamis (24/6/2021)

SAMARINDA.apakabar.coPemerintah Kota Samarinda memastikan hanya mengakomodir 27 lapak yang diizinkan berjualan dikawasan Tepian Mahakam Samarinda. Kepastian itu disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso usai menggelar rapat bersama asosiasi dan perwakilan Pedagan Kaki Lima (PKL) di Kantor Balikota, Kamis (24/6/2021) pagi.

Kepada media Rusmadi mengatakan bahwa keputusan itu berdasarkan tinjuan lapangan yang dilakukan olehnya bersama jajaran Pemkot Samarinda pada, Rabu (23/6/2021) kemarin.

“Rapat pagi ini kita tidak lagi membahas masalah jumlah pedagang, melainkan saya minta PKL ini bisa atau tidak, menjamin yang 27 pedagang tadi agar lebih tertib saat berjualan nanti,” ucapnya.

Pemkot sudah memetakan zona yang diperbolehkan untuk PKL, ada 2 segmen yang ditentukan, yakni segmen 1 antara  dermaga Polairud dan bank BTN, dimana luasan yang disediakan bisa mencakup 15 stand dengan konsep lesehan. Serta segmen 2 antara taman pesut dan taman lingkar yang mana luasannya mampu menampung 12 stand dengan konsep meja dan kursi.

“Khusus untuk taman Teluk Lerong  hingga taman Kupu-Kupu harus bebas dari pedagang,” sebutnya.

Dijelaskanya jika ruang yang telah disediakan pemerintah tadi sudah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari lingkungan, sosial, keadilan dan kemanusian. Harapannya, ruang yang diberikan nanti pedagang bisa menjamin lebih tertib, tidak kumuh dan aman.

BACA JUGA :  Jembatan Mahkota II Dibuka Besok, Hanya Kendaraan Roda 2 dan Mobil Pribadi Yang Boleh Melintas

Rusmadi pun menginginkan bila aktivitas berjualan sudah berjalan, maka diharapkan ke 27 pedagang tadi bisa jadi model bagi pedagang lain. Oleh karena itu, kata Wawali ada 19 point yang wajib dijalankan, mulai dari pedagang wajib ber KTP Samarinda, memperbaiki kerusakan taman, rombong yang kusam harus dicat dan penjual serta pengunjung wajib menjalankan protokol kesehatan.

“Kesepakatan ini wajib ditanda tangani diatas kertas bermaterai oleh para pedagang, sehingga apabila melanggar tidak menutup kemungkinan bisa jadi ruang yang pemerintah berikan akan ditutup kembali,” tegasnya.

Rusmadi menghargai keputusan pedagang yang ingin pakan depan aktivitas perdagangan di kawasan Tepian Mahakam sudah mulai berlangsung.

“Semoga saat hari pertama beraktivitas pekan depan nanti, pemerintah bisa  turun langsung untuk melakukan simulasi saat berjualan dengan mempertimbangkan luasan dengan tidak melanggar koridor-koridor yang telah ditentukan agar pedagang nyaman pengunjung juga merasa nyaman untuk menikmati view taman dan sungai mahakam,” ucapnya.

Sementara itu secara terpisah, Ketua Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) Hans Meiranda Ruauw mengatakan jika keputusan Pemkot dengan hanya mengizinkan 27 lapak yang dapat dibuka di kawasan tepian juga menjadi hal yang harus dikonsolidasikan kembali oleh pihaknya terutama para pedagang.

Ia menyadari bahwa opsi mempertahankan pedagang di tepian Mahakam sudah tak ideal, maka ia mengharapkan agar relokasi ke tempat yang lebih layak dapat menjadi opsi yang solutif bagi PKL di tepian mahakam.

BACA JUGA :  Pemkot Samarinda Salurkan Bantuan Sembako Tahap Kedua, Jumlahnya Meningkat Dua Kali Lipat

“Kami menyatakan lanjut untuk menerima keputusan Pemkot Samarinda tersebut juga dalam kondisi belum dapat memberikan jawaban dalam pelaksanaannya,” sebutnya.

“Selain itu pemerintah juga harus punya andil terhadap mereka yang saat ini tereliminasi sementara waktu,” sambungnya.

Pihaknya berharap Pemkot dapat merelokasi PKL ke tempat yang lebih layak dengan melalui pertimbangan yang matang termasuk dari sisi peluang keuntungan dan penghasilan pedagang.

“Pemerintah juga kita harap benar-benar memberikan solusi melalui relokasi ke tempat yang baru dengan perencanaan yang matang, jadi kebijakan relokasi bukan hanya keputusan sekedarnya,” katanya.

Dia juga berharap agar 27 lapak yang diizinkan bukan hanya bersifat temporer saja, sebab pertimbangan aspek keadilan bagi para pedagang yang tak dapat terakomodasi, karena jumlah lapak yang diizinkan oleh Pemkot Samarinda terbatas.

“Karena dengan dibatasinya jumlah lapak yang dibuka di Tepian tentu berpengaruh terhadap penghasilan para pedagang, kendati dilakukan sistem giliran berjualan, tentu sebagai pedagang yg mengharapkan penghasilan yang stabil sistem tersebut juga tak dapat dilakukan untuk jangka panjang,” pungkasnya. (Adv)