Polemik RS Korpri Kaltim, Jasno Khawatirkan Dampak Lingkungan

oleh -7 views
Jasno/Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Fraksi PAN

Samarinda, apakabar.co – Meski pembangunan proyek rumah sakit Korpri di Jalan Wahid Hasyim I, Sempaja Selatan, Samarinda Utara telah berjalan, respon penolakan masih terus digaungkan oleh Anggota DPRD Samarinda.

Salah satunya, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno. Ia secara pribadi menolak pembangunan rumah sakit tersebut. Terlebih, izin pembangunan di sekitaran Stadion GOR Sempaja oleh Pemprov Kaltim itu diduga masih abu-abu.

“Di antara teman-teman DPRD juga ada pro kontra. Mestinya pemerintah provinsi bisa memberikan contoh yang baik. Harus diurus dulu izinnya,” ujarnya, Kamis (24/11/2021).

Politisi Faksi PAN itu mengaku tidak begitu mengerti, kawasan yang sejatinya digunakan untuk sarana dan prasarana olahraga turut ditambah fasilitas rumah sakit.

BACA JUGA :  Dewan Samarinda Berkunjung ke Lombok Tengah, Jasno : Sharing Soal Drainase

Jasno menilai, sebaiknya Pemprov Kaltim juga membuat kajian, apakah daerah tersebut cocok dibangun rumah sakit atau tidak. Musabab kawasan itu masuk daerah langganan banjir.

“Saya sebagai wakil rakyat tidak mendukung pembangunan rumah sakit Kopri di kawasan itu. Silahkan dibangun di tempat lain yang memang bukan kawasan banjir. Tanah pemprov banyak kok,” ucapnya.

Protes ini ternyata tidak hanya datang dari anggota DPRD, namun juga dari kalangan masyarakat yang datang menyuarakan penolakan melalui lembaga DPR.

“Masyarakat juga banyak protes ke kami, artinya ini juga harus saya sampaikan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, bahwa tak ada maksud pihaknya menghalang-halangi pembangunan rumah sakit. Asalkan, tidak dibangun di daerah langganan banjir, lantaran pasti akan berdampak di waktu mendatang.

BACA JUGA :  DPRD Samarinda Akan Telusuri Dugaan Solar Digunakan Untuk Industri Tambang Ilegal

“Kalau kawasan banjir dibuat rumah sakit dan lain-lain, ini menjadi pertanyaan juga. Kami mendorong pemerintah kota juga harus jeli memberikan izin. Kalau memang dianggap melanggar, ya tidak usah dikeluarkan surat izinnya,” pungkasnya. (Adv)