Raperda Pemerintahan Diharapakan Berbasis Teknologi

oleh -59 views
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad (Foto : Ist)

SAMARINDA.apakabar.coWakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengharapkan Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Dia mempertanyakan Pemprov Kaltim atas penarikan kembali Raperda tentang penyelenggaraan tersebut.

Menurutnya, Raperda tersebut telah masuk dalam Prolegda prioritas yang seharusnya secara susunan isi materi dalam Raperda itu telah lengkap.

Selain itu, Raperda yang telah masuk dalam Prolegda dipastikan materinya juga telah diupdate dan dilengkapi hasil uji naskah akademik (Nasmik).

“Kami juga mempertanyakan pada Pemprov kalau itu terjadi. Karena yang pasti sudah masuk Prolegda prioritas. Mestinya lengkap, karena untuk masuk Prolegda prioritas selain materinya juga update, juga Perda itu dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Legislator dari partai PDI-P ini.

“Selain itu, syarat administratif juga harus dilengkapi dengan Nasmik atau naskah akademik. Dan dasar-dasar penyusunan Perda itu mesti lengkap,” lanjut Samsun.

Dirinya berharap agar Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut tidak ditarik kembali.

Namun menurutnya, jika memang Raperda itu tetap ditarik oleh Pemprov Kaltim, ia menduga ada alasan kuat. Dan Samsun ingin memastikan DPRD akan kembali konfirmasi ulang terkait kebenaran penarikan Raperda tersebut kepada Pemprov Kaltim dalam waktu dekat.

“Kita berharap agar tidak ada ditarik. Mungkin barangkali ada alasan tertentu. Saya justru mau tanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait penarikan Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi Disampaikan oleh Asisten I Pemprov Kaltim HM Jauhar Effendi usai mewakili Gubernur Kaltim hadir pada rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-4 pada Selasa kemarin.

“Selain itu, syarat administratif juga harus dilengkapi dengan Nasmik atau naskah akademik. Dan dasar-dasar penyusunan Perda itu mesti lengkap,” lanjut Samsun.

Samsun berharap, Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut tidak ditarik kembali.

Namun menurutnya, jika memang Raperda itu tetap ditarik oleh Pemprov Kaltim, ia menduga ada alasan kuat. Dan Samsun ingin memastikan DPRD akan kembali konfirmasi ulang terkait kebenaran penarikan Raperda tersebut kepada Pemprov Kaltim dalam waktu dekat.

“Kita berharap agar tidak ada ditarik. Mungkin barangkali ada alasan tertentu. Saya justru mau tanya,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Dewan Ingatkan Pemerintah Benahi Akses Jalan di Perdalaman