Tambang Ilegal di Muang Dalam, Angkasa jaya Sebut Kejahatan Lingkungan

oleh -31 views
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya

SAMARINDA.apakabar.co– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda kembali menyoroti penambangan liar diwilayah Muang Dalam Kecamatan Samarinda Utara.

Pasalnya dampak dari penambangan liar di kawasan tersebut membawa banjir ke permukiman warga. Bahkan akibat yang harus diterima warga sekitar adalah, setelah hujan sempat mengguyur beberapa pekan lalu larut dan berhamburan ke permukiman warga.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya mengatakan situasi dan kondisi yang terjadi di Desa Muang.

“Saya enggak mau bilang itu tambang batu bara ilegal. Tapi kejahatan itu sudah jadi kejahatan ilegal,” ucap Angkasa Jaya, Senin (11/10/2021).

Sebelumnya, Komisi III DPRD Samarinda memanggil stake holder yang berkepentingan baik dari pemkot, pengusaha pemegang IUP dan Perumahan beberapa hari lalu.

BACA JUGA :  Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Akan Dilaunching, DPRD Samarinda Dorong Peningkatan Ekonomi Sektor UMKM

Dari agenda itu, wakil rakyat menyampaikan banjir yang menjadi masalah di kala turun hujan, serta pemaparan arah penanganan banjir.

Baik pemegang izin PKB2B dari PT LHI dan Insani juga mendapat perhatian, lantaran perusahaan tersebut memiliki konsesi yang luas. Dengan begitu, terlebih komisi III DPRD bakal melakukan tinjauan ke wilayah utara Samarinda, konsesi PT LHI.

“Kedatangan kami bukan sidak, tapi lebih pada tinjauan lapangan. Apakah LHI juga bermain dengan penambang liar di Muang itu mau kami telusuri,” tegasnya.

Direncanakan sebelumnya tinjauan lapangan itu dilaksanakan Senin hari ini. Namun belakangan rencana itu diundur hari Rabu (13/10/2021).

Politisi PDI P itu menuturkan, soal membangun perumahan, dalam melakukan pembukaan lahan bagi permukiman wajib mengurus kelengkapan administrasi. Dengan begitu pihak pengusaha tidak boleh melanjutkan proyeknya sebelum semua dokumen perijinan lengkap.

BACA JUGA :  Komisi II DPRD Samarinda Minta Dispar Kolaborasi Dengan Pemilik Tempat Wisata Mandiri

“Izin prinsip harus ada, IMB juga. Tapi namun kadang ada yang motong kompas,” sebutnya.

Disinggung soal pengembangan wilayah di Samarinda terlebih di wilayah utara Samarinda, masih belum menggambarkan keteraturan RTRW yang ada. Akhirnya dari praktik pembukaan lahan tersebut, ada pihak-pihak tertentu yang bermain di lingkaran hitam kejahatan lingkungan tersebut.

“Wilayah utara tahun 2014 itu sebagai daerah resapan air. Tapi ada pemborong tanah yang merubah menjadi permukiman. Kalau begini juragan tanah saja diuntungkan,” pungkasnya. (Adv)