YouTube Hapus Saluran yang Dijalankan Oleh Militer Myanmar

oleh -75 views
(unsplash.com/@vmxhu)

APAKABAR.CO-SAMARINDA. YouTube yang merupakan situs berbagi video mengumumkan bahwa pihaknya telah menghapus saluran milik militer Myanmar.

Selain itu Youtube juga telah menghapus sejumlah video yang berisikan aksi kekerasan oleh militer.

Berikut beberapa saluran yang telah dihapus mencakup jaringan televisi negara seperti MRTV (Myanmar Radio and Television), media asal Myanmar (Myawaddy Media), MWD Variery, serta MWD Myanmar.

“Kami telah menghentikan sejumlah channel dan menghapus beberapa video (milik akun militer Myanmar) dari YouTube sesuai pedoman komunitas dan hukum yang berlaku,” kata juru bicara YouTube.

Penghapusan sejumlah channel tersebut merupakan respons dari pihak YouTube atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar.

Facebook dan Instagram telah terlebih dahulu memblokir akun milik Militer Myanmar. Secara spesifik, Facebook mengatakan telah memblokir akun-akun milik Militer Myanmar dan afiliasinya, termasuk laman Tatmadaw True News serta laman saluran radio dan televisi MRTV.

BACA JUGA :  Google Beri Dana Rp 155 Milyar Untuk bantu UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Tak lama setelah Facebook, Instagram diketahui turut menyusul dengan mengambil tindakan serupa. Meski demikian, Militer Myanmar masih tetap mencoba untuk eksis dengan beralih ke platform lain, seperti TikTok.

Melalui platform ini, Militer Myanmar antara lain menyebarkan video berisi ancaman pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Reuters, Senin (8/3/2021).

Sebelumnya, pada Desember 2020 lalu, Google memblokir 34 kanal YouTube setelah mengetahui adanya aktivitas terkoordinasi untuk menyebarkan pengaruh tertentu, terkait dengan Myanmar.

Reuters turut menemukan belasan kanal YouTube yang menyamar sebagai channel berita atau program politik untuk menyebarkan misinformasi tentang pemilu.

 

 

 

 

Artikel ini sudah tayang pada laman Kompas dengan Judul : “YouTube Hapus 5 Kanal Militer Myanmar”