SAMARINDA, apakabar.co – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai berdampak pada aktivitas bisnis perhotelan di Kota Samarinda. Berkurangnya agenda rapat dan pertemuan instansi pemerintah di hotel turut menekan penerimaan pajak daerah dari sektor tersebut, yang tercatat sekitar Rp166 miliar hingga September 2026, turun dibandingkan capaian sekitar Rp200 miliar sepanjang 2025.
Menanggapi masalah tersebut, ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai kegiatan pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas usaha perhotelan. Ketika agenda seremonial dan pertemuan dikurangi, tingkat pemanfaatan fasilitas hotel ikut terdampak sehingga berpengaruh terhadap penerimaan daerah.
“Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ada penurunan. Pendapatan hingga September 2026 kurang lebih Rp166 miliar sedangkan 2025 kisaran Rp200 miliar. Efisiensi dari pemerintah sendiri membuat banyak kegiatan yang sifatnya seremonial sementara ditiadakan,” Ungkapnya, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Helmi menyebutkan pengurangan kegiatan tersebut membuat hotel kehilangan sebagian pasar yang selama ini rutin memanfaatkan ruang rapat, ruang pertemuan, hingga layanan konsumsi.
Meski aktivitas pemerintah berpeluang kembali meningkat, ia menilai pelaku usaha tidak seharusnya hanya mengandalkan belanja instansi untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
“Kalau kegiatan-kegiatan pemerintah kembali berjalan, pastilah akan banyak melibatkan hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda,” Ucap Helmi.
Selain itu, Helmi juga mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperluas pasar melalui promosi yang lebih masif untuk menarik wisatawan dari luar daerah.
Menurutnya, upaya tersebut penting untuk meningkatkan tingkat kunjungan dan menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi hotel maupun restoran di tengah pembatasan belanja pemerintah.
“Dengan adanya promosi masif, saya yakin target pendapatan untuk PHRI, khususnya hotel dan restoran akan meningkat,” Jelas Helmi.
Politisi dari partai Gerindra itu berharap penguatan promosi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat membantu menjaga daya saing industri perhotelan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat Samarinda.
“Harapannya warga lokal diprioritaskan, tapi masyarakat juga harus meningkatkan kualitas agar mampu menduduki jabatan strategis di industri perhotelan, bukan hanya pekerja operasional,” Tutup Helmi. (ADV)
