SAMARINDA.apakabar.co– Pasca kisruh yang terjadi dalam pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar pada, Sabtu (29/1/2022) kemarin, seorang pengurus resmi melaporkan insiden pemukulan yang dilakukan beberapa oknum peserta rapat kerja kepada pihak yang berwajib.
Bahkan, atas insiden itu pula beberapa pengurus KONI Kaltim yang menganggap jika keputusan dan pengesahan pembahasan terkait aturan dalam penjaringan pemilihan calon ketua tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART dari KONI Kaltim.
Beberapa pengurus tersebut pun berencana untuk tidak mengikuti Musyawarah Provinsi (Musprov) yang akan di gelar pada Februari mendatang.
“Dari kami akan menarik diri dari musyawarah provinsi itu, karena kami merasa musyawarah ini sudah tidak aman, sebab dari panitia penyelenggara tidak menjamin keamanan kita,” jelas Agus Hari Kusuma Ketua Ferkushi Kaltim saat menggelar Konferensi Pers di salah satu gedung Bappeda Kaltim.
Sementara itu, Sugeng Mochdar salah satu pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Pelti mengaku jika saat insiden terjadi dirinya bermula hanya ingin menyampaikan pendapat, namun saat penyampaiannya dirinya malah mengalami tindakan kekerasan.
“Saya disitu datang sebagai peserta rapat, dan wajar saya memberikan pendapat, itu kan sah-sah saja didalam forum resmi, soal saya dituduh membuat kegaduhan itu tidak benar,” ucapnya.
Saat memberikan pendapat, Sugeng mempersoalkan hasil sepihak dari pengurus KONI di Komisi I dengan dugaan jika penetapan hasil sidang komisi sepihak tanpa ada Pelno atau Paripurna yang dilakukan. Atas dasar itu dirinya beranggapan bahwa ada rekayasa terkait mekanisme di dalam rapat.
“Bukan ditetapkan sepihak, kenapa mereka langsung melakukan penjaringan dan meminta dukungan sana-sini,” ucapnya.
“Kami juga tidak sependapat terkait poin 4.2 mengenai bakal calon harus mendapat dukungan 30 persen dari Cabor dan pengurus KONI, itu kan tidak ada di dalam AD/ART kita,” tambahnya.
Dilokasi yang sama, ikut hadir dalam konferensi pers di Kantor Bappeda Kaltim yakni Zairin Zain selaku bakal calon Ketua KONI Kaltim menyayangkan jika didalam forum rapat kerja tersebut insiden yang menciderai demokrasi masih terjadi. Ia menilai jika selaku induk yang membawahi cabor-cabor olahraga harusnya bersifat arif.
“Didalam musyawarah rapat kerja harusnya ada solusi-solusi yang disampaikan, harus ditampung bukan disikapi dengan kepala dan hati yang panas,” ucapnya.
Menurutnya juga, seharusnya pimpinan rapat bisa melakukan tindakan awal sebelum terjadinya insiden itu dengan cepat memanggil aparat keamanan yang saat itu ada dilokasi berlangsungnya rapat kerja.
“Orang yang benar-benar ingin aspirasinya disampaikan dengan bagus justru dianggap menyinggung perasaan, itu yang saya kurang sependapat. Kita sangat menyesalkan insiden itu terjadi di tubuh KONI kemarin,” pungkasnya.
