SAMARINDA, apakabar.co – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) lebih aktif memperjuangkan sumber pendapatan daerah yang dinilai belum sepenuhnya diterima dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah agar kebutuhan masyarakat dan program pembangunan dapat diakomodasi secara lebih optimal.
“Samarinda ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Namun banyak sumber pendapatan yang dipotong oleh pusat, kemudian belum lagi dipotong oleh provinsi dan itu masih tertahan,” Ungkap Viktor sapaan karibnya, Kamis (15/10/2026).
Karena itu, Viktor meminta Pemkot Samarinda agar membangun komunikasi dan sinergi yang lebih intensif dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperjuangkan penerimaan yang menjadi hak Samarinda sekaligus memperluas ruang fiskal daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
“Karena itu sumber-sumber pendapatan itulah yang kemudian kami Komisi II meminta kepada Wali Kota untuk bekerja sama, bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” Ucap Viktor.
Selain itu, Viktor menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah berdampak langsung pada penentuan program prioritas. Pemkot harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
Viktor mencontohkan, banyaknya usulan masyarakat tidak selalu dapat diakomodasi seluruhnya karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Begitu kita buat 10 program prioritas, ternyata nilai dari usulan-usulan yang kita usulkan itu tidak mencukupi dengan modal yang ada di pemerintah kota. Kemudian akhirnya jadi satu-dua saja yang diakomodir,” Tegasnya.
Meski demikian, politisi dari Demokrat itu menambahkan DPRD Samarinda tetap berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
“Kita siap meneruskan kebutuhan pelaku UMKM kepada OPD terkait agar dapat memperoleh fasilitasi dari pemerintah,” Tutup Viktor. (ADV)
