APAKABAR.CO-SAMARINDA. Pasangan Bakal Calon (Paslon) Walikota san Wakil Walikota Parawansa Assoniwora- Markus Taruk Allo melakukan konferensi pers terkait tanggapan surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda.
Pasangan yang memilih maju menggunakan jalur independen tersebut sebelumnya telah melayangkan surat permohonan pertimbangan untuk verifikasi faktual (verfak) pada masa perbaikan karena pandemi Covid-19 di Samarinda belakangan ini menunjukan grafik yang cukup tinggi.
Selain itu, kedua pasangan bakal calon tersebut juga menilai bahwa Pemkot Samarinda telah mengeluarkan Peraturan Walikota terkait aturan tentang larangan mengumpulkan orang banyak.
Saat konferensi pers itu, Parawansa Assoniwora menjelaskan bahwa timnya telah menjalankan verifikasi faktual sejak tanggal 9 Agustus yang lalu, kemudian memutuskan tidak melanjutkan karena alasan keselamatan ditengah pandemi.
Namun, surat balasan KPU yang diterima bukanlah jawaban terkait permohonan pertimbangan yang sudah dilayangkan dan ditembuskan ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) baik kota maupun Provinsi.
“Kami menilai KPU abai terhadap perwali,” ucapnya saat melakukan jumpa pers di poskonya tim pemenangan, Jumat (14/8/2020).
“Kondisi Samarinda semakin hari semakin berbahaya karena pandemi Covid-19, karena Samarinda telah terjadi transmisi lokal. Itu yang menjadi alasan kami meminta pertimbangan verifikasi faktual agar tidak ada yang menjadi korban,”sambungnya.
Selanjutnya, Ancah sapaan akrabnya meyebut bahwa rapat koordinasi yang diikuti timnya bersama KPU dan instansi terkait, dilakukan sebelum diterbitkannya perwali.
Ia menilai KPU Samarinda tidak peka terhadap kekhawatiran pendukung yang telah terekap didokumen B 1-1 KWK. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada klaster baru Covid-19 di Samarinda.
Begitu juga teknis verifikasi faktual dengan metode video call tidak memungkinkan lantaran beragam persyaratan yang harus dilakukan yaitu dengan menggunkan surat pernyataan alasan menggunakan video call.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa pihaknya mampu menghadirkan pendukung untuk melakukan verfak, namun ada beberapa pendukung yang enggan menghadiri karena kekhawatiran akan Covid-19.
“Bukan tak mampu hadirkan pendukung. Ini kan situasi pandemi di Samarinda, jangan seperti robot tak punya hati,” sebutnya.
Seharusnya permohonan pertimbangan tersebut bisa dilakukan, karena situasi dan kondisi saat ini. KPU disebutnya tidak cermat dan peka terhadap situasi.
“Kami tidak ingin bersengketa dengan KPU Samarinda,” katanya.
Ditegaskannya jika permohonan yang dilayangkan bukan ingin menunda tahapan namun sebatas meminta mempertimbangkan. Karena menurutnya permintaannya itu bisa disampaikan KPU provinsi dan pusat untuk mendapat tanggapan resmi. Bahkan KPU bisa melakukan kajian hukum terkait situasi ini.
“Kami memahami KPU adalah lembaga vertikal. Bijaknya KPU bisa memberikan telaah ke tingkat pusat,” sebutnya.
Sementara itu, Markus Taruk Allo yang saat itu mendampingi Parawansa menilai bahwa aturan mengenai pilkada disusun bulan Maret sebelum pandemi Covid-19 melanda. Dengan adanya perwali yang terbit beberapa hari lalu, seharusnya KPU juga berpedoman terhadap putusan wali kota.
“Dalam perwali yang sudah dikeluarkan, pemkot telah melarang adanya kerumunan orang, sementra LO kami diminta untuk mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar, hal tersebut tentu melanggar perwali yang dibuat,” ucapnya.
“Kami tidak ingin menunda tahapannya, tapi atas dasar kemanusiaan, karena dengan adanya situasi pandemi dilokal kami tidak ingin ketika kami mengumpulkan orang akan terjadi klaster baru yang mungkin akan membahayakan,” pungkasnya.
