SAMARINDA, apakabar.co – Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi solusi alternatif untuk mempercepat pembangunan tanpa menambah beban keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai saat ini masih banyak potensi kolaborasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal antara pemerintah dan dunia usaha.
Menurutnya, sejumlah perusahaan besar yang beroperasi dan memperoleh keuntungan di Samarinda seharusnya turut berkontribusi lebih nyata terhadap pembangunan kota melalui program CSR yang terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Ketika kami mengundang pihak perbankan, saya sempat menanyakan bentuk CSR yang sudah mereka berikan untuk Samarinda. Namun jawaban yang saya terima justru belum ada kontribusi yang signifikan,” Ungkap Iswandi. Kamis (25/6/2026).
Selain itu, Iswandi msnilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena di berbagai daerah lain, program CSR telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan.
Dirinya menjelaskan sejumlah proyek yang selama ini menjadi perdebatan publik lantaran menyerap anggaran besar sebenarnya dapat dibiayai melalui kemitraan dengan perusahaan, sehingga tidak membebani APBD.
“Banyak program yang memicu polemik karena menggunakan dana daerah. Padahal jika dikerjakan melalui CSR perusahaan, persoalan itu bisa selesai tanpa membebani keuangan pemerintah,” Jelas Iswandi.
Selain itu, Iswandi meminta agar pemerintah daerah perlu lebih agresif membangun pola kemitraan dengan dunia usaha, dan mencontohkan sejumlah daerah seperti Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, hingga Trenggalek yang dinilai mampu menghadirkan berbagai terobosan pembangunan melalui kolaborasi dengan banyak pihak.
“Kita bisa melihat bagaimana Jakarta dulu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Banyak program berjalan karena adanya keberanian mencari sumber pembiayaan di luar APBD,” Ucapnya.
Politisi dari partai PDI Perjuangan itu mendorong Pemkot Samarinda menyusun mekanisme pemanfaatan CSR yang lebih jelas dan terukur.
“Kalau ada sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tentu harus dioptimalkan. Pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan APBD, dunia usaha juga perlu mengambil peran. Yang paling penting bukan besarnya program CSR, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” Tutup Iswandi. (ADV)
