SAMARINDA, apakabar.co – Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga, komisi II DPRD Samarinda menyoroti arah penggunaan anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) tahun 2026.
Hal itu disampaikan langsung oleh ketua komisi II DPRD Samarinda, Iswandi. Dirinya mengungkapkan dari total anggaran Disdag sebesar Rp33,77 miliar. IswaMenurutnya, porsi untuk program yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen, stabilisasi harga, pemberdayaan UMKM, dan pedagang pasar masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan internal dinas.
“Yang saya tekankan, penggunaan anggaran harus lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai porsi terbesar justru terserap untuk kebutuhan internal OPD,” Ungkap Iswandi. Kamis (25/6/2026).
Berdasarkan laporan Semester I 2026, serapan anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) telah mencapai sekitar 54 persen atau setara Rp17,94 miliar.
Namun Iswandi menilai angka tersebut belum dapat dijadikan indikator keberhasilan karena manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Dari pemaparan yang kami terima, mayoritas kegiatan masih berfokus pada kebutuhan internal. Padahal yang kami harapkan adalah program pemerintah yang benar-benar memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” Ucapnya.
Iswandi juga mencontohkan program pengendalian inflasi melalui pasar murah dan intervensi pasar yang hanya memperoleh alokasi sekitar Rp200 juta.
Meski nominalnya relatif kecil, realisasi anggarannya hampir habis digunakan atau mencapai sekitar 97 persen pada Semester I. Sementara itu, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru menunjukkan tingkat realisasi yang masih rendah.
“Ini yang perlu menjadi bahan evaluasi. Program yang menyentuh kepentingan masyarakat belum optimal, sedangkan kegiatan internal justru lebih cepat terealisasi,” Jelas Iswandi.
Untuk itu, politisi dari partai PDI Perjuangan itu menegaskan program prioritas seperti pemberdayaan pelaku usaha kecil, penguatan pedagang pasar, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan peningkatan pelayanan publik tidak boleh menjadi sasaran pemangkasan.
“Kalau memang harus ada rasionalisasi, jangan sampai program prioritas yang dipotong. Yang seharusnya dikurangi adalah kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Penyusunan anggaran harus berangkat dari kebutuhan warga, bukan semata-mata keinginan dinas,” Tutup Iswandi. (ADV)
