SAMARINDA, apakabar.co – Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, belanja aparatur sipil negara (ASN) disebut masih berada di atas 40 persen atau melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga dinilai mempersempit ruang anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menekankan bahwa ketimpangan komposisi belanja tersebut menjadi perhatian serius legislatif.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan agar anggaran tidak lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi dibandingkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Batas belanja birokrasi dari pusat itu maksimal 30 persen, sementara kita masih di atas 40 persen. Ini yang kita awasi, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Terlalu banyak anggaran habis untuk rutinitas, tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk daerah,” Tegas Samri sapaan karibnya. Jum’at (10/7/2026).
<span;>Selain itu, Samri menilai kondisi tersebut mencerminkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Akibatnya, ketika terjadi efisiensi anggaran nasional, daerah dinilai belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga stabilitas fiskal melalui penguatan sumber-sumber pendapatan sendiri.
“Kita belum mampu memenuhi target itu karena selama ini terlalu dimanja dengan bantuan pusat. Begitu ada pemotongan anggaran dari pusat, kita langsung kalang kabut. Ini harus jadi pelajaran agar pemerintah daerah mulai sekreatif mungkin menggali kemandirian pendapatan,” Ucap Samri.
Memasuki penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah pola penyusunan program agar setiap belanja yang dikeluarkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pembangunan daerah.
“Kalau sekadar menghabiskan uang, siapa saja bisa. Bangga serapan 100 persen tapi kegiatannya cuma beli ini-itu tanpa ada hasil instrawilayah. Harapan kita ke depan, anggaran yang keluar itu ibarat modal yang bisa berputar dan menghasilkan pendapatan bagi APBD,” Pungkas Samri. (ADV)
