SAMARINDA, apakabar.co – Di tengah upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menanti pencairan dana yang menjadi hak daerah dari pemerintah pusat.
Nilainya tidak sedikit, mencapai sekitar Rp427,7 miliar, sehingga keterlambatan penyaluran dana tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk periode 2023 hingga 2024.
Menurutnya, belum diterimanya dana tersebut membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas dalam membiayai sejumlah program prioritas.
“Kita berharap nanti ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dana ini merupakan hak daerah yang sangat dibutuhkan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” Ungkap Helmi sapaan karibnya, Selasa (21/7/2026).
Helmi menekankan pencairan dana transfer yang tepat waktu akan memberikan kepastian bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan secara berkelanjutan.
Dirinya juga mengingatkan bahwa persoalan kurang salur DBH tidak hanya dialami Samarinda, melainkan menjadi tantangan yang dirasakan banyak pemerintah daerah di Indonesia di tengah kondisi fiskal yang masih ketat.
“Saya kira semua daerah sangat memerlukan dana tersebut, terlebih khusus Kota Samarinda yang terus bergerak membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” Tegas Helmi.
Politisi dari partai Gerindra itu berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pencairan dana kurang salur tersebut.
“Kalau dana itu segera disalurkan, pembangunan di Kota Samarinda bisa berjalan lebih lancar dan program-program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal,” Tutup Helmi. (ADV)
