SAMARINDA, apakabar.co – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat Samarinda. Menyikapi kondisi tersebut, ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merealisasikan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menjadi 510.000 kiloliter (KL) pada 2026.
Menurutnya, saat ini terdapat ketimpangan antara kuota BBM subsidi yang direalisasikan BPH Migas dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” Ungkap Helmi sapaan karibnya, Selasa (13/10/2026).
Lebih lanjut, Helmi menyebutkan realisasi tambahan kuota tersebut dapat menjawab kebutuhan BBM di daerah, terutama di tengah tingginya permintaan masyarakat. Dirinya menilai kesesuaian antara alokasi subsidi dan kebutuhan di lapangan menjadi hal penting agar distribusi BBM berjalan lebih optimal dan persoalan antrean tidak terus berulang.
Selain itu, Helmi juga menyoroti arah pembangunan ekonomi Samarinda yang mulai bersiap menghadapi era zero tambang atau penghentian aktivitas pertambangan.
Dalam pandangannya, peralihan tersebut perlu diikuti penguatan sektor ekonomi lain, khususnya usaha mikro dan makro, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” Jelas Helmi.
Politisi dari partai Gerindra itu berharap penguatan sektor usaha tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi Samarinda di tengah perubahan arah pengelolaan sumber daya dan potensi daerah.
“Ke depan, Samarinda perlu memperkuat sektor usaha mikro dan makro sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dengan begitu, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan sekaligus membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” Tutup Helmi. (ADV)
