SAMARINDA, apakabar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menyiapkan strategi baru dalam menghadapi tantangan fiskal nasional melalui konsep APBD Cerdas 2027.
Kebijakan yang digagas Walikota Samarinda Andi Harun tersebut diarahkan untuk mengubah pola pengelolaan anggaran agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa mengurangi laju pembangunan maupun kualitas pelayanan publik.
Dirinya mengungkapkan gagasan APBD Cerdas 2027 lahir setelah pemerintah pusat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.
Meski pagu Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan meningkat, ruang fiskal yang diterima pemerintah daerah diperkirakan tidak mengalami perubahan signifikan sehingga diperlukan strategi belanja yang lebih adaptif.
“Karena itu lahirlah gagasan APBD Cerdas 2027. Respons kita bukan mengeluhkan keterbatasan fiskal, tetapi melakukan adaptasi melalui perubahan perilaku belanja daerah yang lebih disiplin, lebih produktif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” Ungkap Andi Harun kepada apakabar.co. Rabu (1/7/2026).
Selain itu, Andi Harun menegaskan efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai penghentian pembangunan, melainkan menghapus berbagai pengeluaran yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, sejumlah belanja rutin seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, hingga biaya operasional perkantoran perlu dikendalikan dan disesuaikan dengan kebutuhan riil agar tidak membebani APBD.
“Efisiensi adalah berani berhenti boros. Bukan berhenti membangun. Yang kita hentikan adalah pemborosan-pemborosan yang selama ini masih terjadi,” Ucap Andi Harun.
“Kalau ada yang bisa dihemat, kenapa harus diboroskan. Belanja makan minum, perjalanan dinas, biaya operasional kantor, semuanya harus dihitung secara cermat agar anggaran lebih banyak dinikmati masyarakat.” Sambugnya.
Melalui konsep tersebut, Andi Harun menyebutkan Pemkot Samarinda menargetkan porsi belanja pegawai dan operasional pemerintahan maksimal 30 persen dari total APBD, mencakup gaji pegawai, perjalanan dinas, konsumsi rapat, listrik, air, telepon, serta belanja rutin lainnya.
Dengan komposisi itu, sekitar 70 persen anggaran diharapkan dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan publik, dan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
AH sapaan karibnya menjelaskan keberhasilan pemerintah daerah ke depan tidak lagi diukur dari besarnya nilai APBD, melainkan dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat atas setiap rupiah yang dibelanjakan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Samarinda akan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan delapan prinsip utama, mulai dari penetapan tujuan pembangunan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, hingga evaluasi berbasis hasil.
Orang nomor satu di kota Samarinda itu menilai konsep APBD Cerdas juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola fiskal yang lebih disiplin, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti berhenti membangun. Efisiensi adalah keberanian berhenti boros. Kalau ada belanja makan minum, perjalanan dinas, atau biaya operasional yang bisa dihemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan, maka itu yang harus kita lakukan. Target kami sederhana, semakin besar porsi APBD yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” Tutup Andi Harun. (*)
