SAMARINDA, apakabar.co – Ancaman banjir yang kerap mengganggu aktivitas warga Samarinda perlu diantisipasi sejak dini. Memanfaatkan musim kemarau, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus segera menuntaskan pembenahan drainase, terutama pada saluran yang mengalami pendangkalan, tersumbat sampah, hingga memiliki elevasi yang menghambat aliran air.
Hal itu diungkapkan langsung oleh, anggota komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. Dirinya mengungkapkan musim kemarau menjadi momentum penting untuk mempercepat program pengendalian banjir, khususnya di kawasan rawan genangan.
Dari hasil perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikannya, Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri akan memasuki musim hujan pada November 2026, dengan puncak curah hujan pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
“Mumpung kondisi saat ini belum masuk musim hujan dan masih kemarau, ini momentum bagi Pemkot untuk menuntaskan permasalahan yang menimbulkan banjir saat hujan deras turun,” Ungkap Rohim sapaan karibnya, Selasa (13/10/2026).
Lebih lanjut, Rohim menyebutkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan pada infrastruktur drainase, termasuk elevasi saluran yang tidak sesuai sehingga aliran air tidak mengarah ke titik pembuangan akhir di sungai. Kondisi tersebut diperparah sedimentasi yang menyebabkan saluran menjadi dangkal serta tumpukan sampah yang menghambat aliran air.
“Drainase kita juga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi parah, serta tumpukan sampah yang menjadi hambatan,” Ucapnya.
Berbagai persoalan tersebut membuat air mudah meluap ke badan jalan, bahkan ketika hujan berlangsung dalam waktu singkat. Karena itu, Rohim meminta anggaran pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda dioptimalkan untuk pengerukan sedimentasi dan perbaikan saluran dalam beberapa bulan ke depan.
Rohim menjelaskan salah satu titik yang menjadi perhatian berada di kawasan Sempaja. Pasalnya, kolam retensi di wilayah tersebut masih terkendala belum tersedianya saluran pembuangan langsung menuju drainase utama.
Ke depan, air dari kolam retensi direncanakan dialirkan melalui drainase Jalan PM Noor menuju sungai. Rohim meminta jalur pembuangan itu dipastikan berfungsi dengan baik, termasuk terbebas dari sedimentasi, kesalahan elevasi, dan tumpukan sampah yang berpotensi menghambat aliran air.
Selain pembenahan infrastruktur, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan upaya pengendalian banjir harus diiringi penataan ruang yang lebih ketat, terutama terhadap pembukaan atau pemotongan lahan di wilayah hulu serta alih fungsi daerah resapan air.
“Pemerintah harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pembukaan atau pemotongan lahan tadi dan alih fungsi daerah resapan air,” Tutup Rohim. (ADV)
