SAMARINDA, apakabar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini telah memfokuskan upaya pada penyelesaian aspek perizinan agar infrastruktur strategis tersebut dapat dibuka untuk umum sesuai target pada September 2026.
Saat ini, proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi tahapan utama yang tengah dijalankan. Dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan wajib sebelum terowongan dapat dioperasikan dan digunakan oleh masyarakat.
Pemkot Samarinda pun telah mengajukan agenda pengujian kelayakan kepada instansi terkait sebagai bagian dari proses penerbitan SLF.
Kepada awak media, asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan pemerintah daerah telah menjadwalkan uji kelayakan dalam waktu dekat.
Menurutnya, seluruh dokumen pendukung terus dilengkapi agar proses perizinan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kita sudah ajukan tanggal 24 nanti ini untuk pengajuan uji. Jadi ya, kelayakan. Jadi SLF-nya itu terus kita lengkapi, kemudian mungkin di September sudah bisa dibuka untuk umum,” Ungkap Marnabas. Jumat (19/6/2026).
Lebih lanjut, Marnabas menjelaskan proses operasional terowongan sangat bergantung pada hasil evaluasi dari Kementerian Perhubungan.
Mengingat proyek tersebut merupakan terowongan pertama di Pulau Kalimantan, aspek keselamatan dan kelayakan menjadi perhatian utama dalam proses penilaian.
Sementara itu, seluruh dokumen administrasi yang menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda disebut telah diselesaikan dan kini tinggal menunggu tahapan verifikasi dari pemerintah pusat.
“Kita ngikut aja, lebih cepat lebih bagus, karena dia juga kan ada timeline 69 hari,” Ucap Marnabas.
Di sisi teknis, Marnabas memastikan konstruksi utama terowongan telah selesai sepenuhnya. Saat ini, pekerjaan yang tersisa hanya berupa penyempurnaan sistem pendukung, termasuk pemasangan lampu penerangan, kesiapan genset cadangan untuk mengantisipasi gangguan listrik, pengaturan sirkulasi udara, serta sistem pengamanan lalu lintas yang disiapkan bersama Dinas Perhubungan.
“Jadi memang kita minta kemarin dibuat timeline-nya, dibuat persiapannya sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Marnabas.
Meski demikian, Marnabas menepis kekhawatiran publik terkait munculnya spanduk penjualan lahan di atas kawasan terowongan dan memastikan seluruh lahan yang berkaitan dengan proyek tersebut telah diselesaikan.
“Di atas (lahan) itu sudah dibebaskan semua,” pungkasnya. (*)
