Gedung Golkar Samarinda Akan Dijadikan Kantor OPD, Andi Harun : Proses Perkembangannya Sedang Dibahas

oleh -4 views
Wali Kota Samarinda, Andi Harun

SAMARINDA.apakabar.co– Gedung Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Samarinda kini telah final kembali ke tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Rencanya lahan bangunan yang merupakan aset Pemkot tersebut akan digunakan untuk kantor pemerintahan.

Terkait hal tersebut Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan jika pihaknya saat ini sedang membahas terkait proses perkembangan rencana penggunaan kantor tersebut untuk salah satu kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Samarinda.

“Kita juga masih menyesuaikan rencana perampingan struktural, jadi setelah finalisasi rencana penyederhanaan birokrasi berupa penyerdehanaan OPD maka kita akan melakukan penyesuaikan kebutuhan gedung kantor dan SDM agar tidak melakukan kerja dua kali,” ucapnya pada media, Jumat (3/9/2021).

BACA JUGA :  Matangkan Konsep Smart City, Pemkot Samarinda Inginkan Pelayanan Publik Terintegritas

Andi Harun juga mengatakan jika tidak ada halangan pada pekan depan sudah final soal penyederhanaan dan perampingan perangkat daerah tersebut. Pada intinya Pemkot akan lihat terlebih dahulu penataan Dinas mana dan berkantor dimana.

“Saat ini kita sedang melakukan pembicaraan intens tentang penyederhanaan OPD, ada 36 OPD nanti akan kita sederhanakan yang nantinya juga akan ada yang digabungkan dan berkurang. Hal tersebut untuk memenuhi organisasi birokrasi yang simpel, sederhana dan lincah,” sebutnya.

Penyederhanaan OPD tersebut dijelaskan Andi Harun sebagai bentuk pelaksanaan arahan Presiden. Yang mana finalisasi akan dibicarakan terlebih dahulu diinternal, kemudian dilanjutkan bicara dengan DPRD karena terkait dengan Peraturan Daerah (Perda).

BACA JUGA :  Resmi Dilantik, Ketua Taekwondo Kaltim Andi Harun Kedepankan Kepengurusan Yang Mandiri

“Kami lagi intens menyelesaikan rumusan perencanaanya saat ini, mungkin beberapa waktu kedepan akan final,” ucapnya.

Selain itu Pemkot juga bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan sudah masuk rancangan awalnya dan saat ini sedang diukur tingkat kebutahannya.

AH biasa Wali Kota disapa juga menerangkan jika terdapat dua alternatif yakni model kelembagaan progresif kemudian model kelembagaan yang pragmatis.

“Kalau progresif benar-benar simple sedangkan pragmatis masih ada beberapa hal yang diakomodir untuk menghindari dan menjauhkan birokrasi yang obesitas sehingga menghilangkan berkurangnya keseimbangan serta kelincahan pemerintahan,” pungkasnya.