SAMARINDA.apakabar.co– Menyikapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang resmi diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 September 2022 lalu, gelombang ujuk rasa terus dilakukan oleh semua element masyarakat.
Tak terkecuali di Kota Samarinda, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Membara mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Selasa (13/9/2022) siang.
Kedatangan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Samarinda tersebut dengan membawa empat tuntutan yang disampaikan kepada legislatif karang paci.
Empat tuntutan itu adalah mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Ditemui disela-sela aksi unjuk rasa, Syaid Ferhat selaku humas aksi mengatakan bahwa aksi yang dilakuka pada hari ini adalag bentuk aksi lanjutan dari akai sebelumya yang dilakukan di Kantor Gubernur Kaltim beberapa hari yang lalu.
“Kami mau boikot gedung DPRD Kaltim ini sampai harga BBM diturunkan. Kami masih berangkat dari tuntutan yang sama,” uangkapnya.
“Di tengah-tengah situasi masyarakat Kaltim tidak ada yang sepakat kalau harga BBM naik. Kalau semua rakyat bilang nggak setuju, kalau wakilnya setuju berarti bukan wakil rakyat, tapi wakil konglomerat,” tegasnya menambahkan.
Disebutkan Ferhat, bahwa masyarakat belum utuh secara ekonomi dan masih merangkak kembali pasca pandemi COVID-19. Sehingga keputusan menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan yang bijaksana.
Terkahir ia menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi yang sama hingga tuntutan penolakan kenaikan BBM benar-benar bisa diterima oleh pemerintah.
“Kita akan tetap melakukan aksi hingga tuntutan kita bisa diterima,” pungkasnya.
