SAMARINDA.apakabar.co- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui panitia penyelenggara Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) menegaskan jika selama berlangsungnya pelaksanaan rapat kerja di Hotel Aston Samarinda, Sabtu (29/1/2022) telah sesuai dengan aturan dan mekanisme organisasi.
Bahkan dalam pembahasan sidang Komisi I yang membahas terkait aturan dan mekanisme serta tata tertib pemilihan calon Ketua KONI Kaltim juga telah sesuai dengan mekanisme dan disepakati oleh anggota KONI yang hadir saat Rakerprov.
Muslimin, selaku ketua panitia pelaksana Rakerprov mengatakan jika selama berjalannya rapat kerja semua mekanisme dan aturan telah dijalankan, termasuk ketika pembahasan tata tertib penjaringan pemilihan Ketua KONI Kaltim.
“Kita telah jalankan semua sesuai dengan mekanisme. Termasuk menyepakati mekanisme penjaringan calon ketua,” ucapnya saat menggelar konferensi pers di Kantor KONI Kaltim, Senin (31/1/2022).
Muslimin yang juga Wakil Ketua KONI Samarinda tersebut juga mengatakan bahwa walaupun ada sedikit insiden yang terjadi namun ia menilai itu merupakan bagian dari dinamika berorganisasi.
“Dalam berorganisasi hal itu biasa terjadi, yang terpenting aturan dan mekanisme harus tetap dijalankan,” sebutnya.
Senada dengan koleganya, Ketua Bidang Organisasi KONI Kaltim, Budi Irawan mengatakan jika semua proses berjalannya rapat kerja berjalan sesuai dengan mekanisme aturan organisasi.
Keputusan terkait penetapan mekanisme penjaringan pemilihan ketua yakni dukungan 30 persen dari cabor juga telah disepakati oleh forum, bahkan hasilnya pun telah clear di dalam rapat Komisi I KONI Kaltim.
“Semua sudah clear, keputusan itu disepakati bersama oleh forum dan disahkan oleh pimpinan sidang,” ucapnya.
Terkait, adanya informasi yang menyebutkan jika beberapa pengurus tidak ingin hadir saat pelaksanaan Musprov nanti, ia menilai jika hal itu adalah hak dari masing-masing cabor.
Namun dirinya menegaskan jika KONI akan tetap melayangkan surat pemberitahuan pelaksanaan Musprov sesuai dengan aturan.
“Masalah hadir dan tidak itu adalah hak dari masing-masing. KONI juga akan melayangkan surat pemberitahuan kepada seluruh anggota sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Wacana yang dihembuskan oleh beberapa oknum pengurus cabang olahraga terkait keinginan membuat KONI Kaltim tandingan, Budi menjelaskan jika dalam hal itu KONI Pusat memiliki peranan yang lebih penting. Karena, KONI pusatlah yang menerbitkan Surak Keputusan (SK) sesuai dengan hasil musprov pemilihan ketua yang sah yang berdasarkan mekanisme.
“KONI Pusat yang mengeluarkan SK, kami pun akan tetap melaporkan perkembangan pemilihan ke pusat. Perwakilan KONI Pusat juga ikut hadir dan memantau pelaksanaan Rakerprov kita kemarin,” sebutnya.
Dalam konferensi pers itu juga menampilkan pernyataan Pimpinan Sidang Komisi I dalam hal ini adalah Andi Harun, melalui rekaman video rapat Komisi jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dirinya mengatakan jika Gubernur Kaltim akan bersikap netral dan menyerahkan semua hasil kepada KONI Kaltim.
Dalam rekaman video, Andi Harun mengatakan jika berdasarkan komunikasi yang ia lakukan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, sepenuhnya orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut menyerahkan semua hasil keputusan kepada KONI Katim terkait pemilihan Ketua.
“Berdasarkan komunikasi yang saya lakukan kepada Gubernur Kaltim jika Gubernur tidak ikut sama sekali pada urusan pemilihan KONI, dan beliau menegaskan akan netral pada pemilihan KONI,” ucapnya dikutip melalui rekaman video sidang Komisi I KONI Kaltim. (Tim Redaksi apakabar.co)
