SAMARINDA.apakabar.co- Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke VII Kalimantan Timur (Kaltim) yang rencananya akan digelar di Kabupaten Berau pada bulan November mendatang hingga kini masih menuai pro dan kontra di masing-masing Cabang Olahraga (Cabor) peserta.
Isu penundaan pelaksanan event olahraga empat tahunan Provinsi Kaltim itu pun kian kencang berhembus. Ketidaksiapan tuan rumah dalam hal pelaksanaan termasuk fasilitas venue pertandingan menjadi alasan isu tersebut kian semakin kuat.
Kepala Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Budhi Irawan ditemui disela-sela acara launching logo, maskot dan jingle Proprov VII Kabupaten Berau di Hotel Marcure Samarinda angkat bicara terkait isu penundaan tersebut.
“Tidak ada. Siapa yang bilang,” ucapnya singkat, Kamis (12/10/2022).
Budi Irawan yang juga Sekretaris Tim Keabsahan Porprov Kaltim 2022 itu pun menegaskan bahwa pengunduran jadwal Porprov Kaltim tak boleh diputuskan sepihak, dan harus melibatkan KONI se-kabupaten/kota dan KONI Kaltim sendiri.
“Kalau wacana ada kami dengar-dengar, bisa saja. Tapi sampai saat ini masih tetap, belum ada keputusan,” tegasnya.
Isu penundaan Porprov Kaltim di Berau itu belakangan memang lagi hangat dibicarakan, setelah Pemkot Balikpapan memutuskan untuk tak ikut serta pada Porprov VII mendatang akibat konflik internal KONI di Kota Balikpapan. Namun, Budhi menyampaikan hingga kini belum ada indikasi penyelewengan administrasi oleh para atlet yang akan berlaga di Porprov Kaltim 2022 nanti.
“Semisal nanti ada temuan, itu pasti ketahuan. Karena NIK KTP pasti tidak akan berubah,” bebernya.
Dijelaskan olehnya bahwa atlet dari luar Kaltim yang ingin berlaga pada Porprov ini disebut dia harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.
“Mereka harus dimutasi terlebih dahulu, seperti dibuatkan KTP lokal, itu juga kalau kurang dari 6 bulan tidak bisa,” jelasnya.
Jika nantinya ada ditemukan bukti valid terkait atlet yang tak memenuhi syarat Porprov Kaltim 2022 dan sudah terlanjur berkompetisi, dirinya menegaskan akan ada kebijakan tegas.
“Pasti kalau mereka menang, dapat mendali, gelarnya itu akan dicabut dan mendalinya ditarik. Kalau denda tidak ada,” pungkasnya.
