SAMARINDA, apakabar.co – Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian, terutama setelah muncul informasi mengenai dugaan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp400 ribu untuk mengikuti program tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim menilai keikutsertaan ASN dalam program parkir berlangganan bersifat sukarela dan tidak boleh dilakukan melalui pemaksaan.
Menurutnya, ASN hanya menjadi salah satu kelompok yang lebih dahulu diperkenalkan dengan sistem parkir berlangganan. Ia mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan pemotongan gaji tersebut.
“Program ini sifatnya pilihan. Jadi ASN tidak diwajibkan untuk mengikutinya dan bisa menentukan sendiri apakah ingin menjadi peserta atau tidak,” Ungkap Rohim sapaan karibnya, Kamis (8/10/2026).
Lebih lanjut, Rohim menyebutkan pelibatan ASN sejak awal lebih ditujukan sebagai bagian dari pengenalan program kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta memastikan sosialisasi dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai mekanisme maupun status kepesertaan.
“ASN memang menjadi salah satu yang dikenalkan lebih dulu, tetapi tidak ada keharusan untuk ikut. Yang berminat bisa mendaftar, sementara yang belum ingin ikut juga tidak masalah,” Ucapnya.
Selain itu, Rohim meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya menjelaskan nominal tarif, tetapi juga memastikan masyarakat memahami manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program.
Kepastian pelayanan menjadi penting, terutama bagi peserta yang menggunakan lokasi parkir yang masuk dalam skema berlangganan.
“Yang perlu dijelaskan bukan cuma berapa yang harus dibayar. Setelah masyarakat membayar, mereka juga harus tahu layanan apa yang akan didapatkan dan pemerintah harus memastikan layanan itu tersedia,” Jelas Rohim.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat angka Rp400 ribu sebagai pengeluaran tambahan. Pemerintah perlu menjelaskan hitungannya dalam satu tahun dan membandingkannya dengan biaya parkir yang biasanya dibayar setiap kali menggunakan fasilitas,” Sambungnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan keberlanjutan program parkir berlangganan akan sangat bergantung pada kesiapan pelayanan di lapangan. Pemerintah harus memastikan manfaat yang dijanjikan benar-benar dapat dirasakan peserta sehingga masyarakat memiliki alasan yang jelas untuk mengikuti program tersebut.
“Pada akhirnya masyarakat perlu merasakan manfaatnya secara langsung. Kalau pelayanan dan fasilitasnya jelas, masyarakat tentu tidak perlu ragu untuk mempertimbangkan parkir berlangganan,” Tutup Rohim. (ADV)
