SAMARINDA, apakabar.co – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Keterbatasan fiskal dinilai tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menggeser fokus pembangunan dari kepentingan warga.
<Hal ini diungkapkan oleh, ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah. Dirinya mengungkapkan pembahasan APBD ke depan akan menjadi perhatian serius lembaganya.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan tidak hanya terserap untuk kebutuhan administratif pemerintahan semata.
“Pertama kami di DPRD Kota Samarinda nanti akan menggarisbawahi bagaimana pembahasan APBD Kota Samarinda ini lebih berpihak kepada masyarakat kecil,” Ungkap Helmi sapaan karibnya. Selasa (22/6/2026).
Lebih lanjut, Helmi menjelaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan program-program yang disusun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Dirinya menilai sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Ketiga sektor tersebut dinilai paling dekat dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
“Tentu karena ini masih dalam tahap efisiensi, kita meminta kepada pemerintah kota agar program itu betul-betul yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Seperti kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur yang memang berdampak terhadap lingkungan masyarakat,” Ucap Helmi.
Kendati demikian, politisi dari partai Gerindra itu mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengabaikan kebutuhan internal pemerintahan.
“Belanja wajib terhadap ASN itu sendiri juga tidak boleh kita sampingkan. Jadi semuanya harus berjalan seimbang,” Tutup Helmi. (ADV)
