Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Advetorial

Bapemperda DPRD Kota Samarinda Gelar Hearing Pengelolaan Limbah B3 Bersama DLH dan Dinkes

7
×

Bapemperda DPRD Kota Samarinda Gelar Hearing Pengelolaan Limbah B3 Bersama DLH dan Dinkes

Sebarkan artikel ini
(Foto: wakil ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Laila Fatihah/Is)
Example 72090

apakabar.co — SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda Menggelar Rapat lanjutan pembahasan Raperda tentang pengelolaan limbah B3 dalam hal ini leading sectornya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), di Ruang Rapat gabungan Lt.1 DPRD Kota Samarinda, Selasa (18/7/23).

Pada kesempatan itu, wakil ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah menyampaikan bahwa mengenai rancangan peraturan daerah ini, masih banyak terjadi perbedaan pendapat antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), mengenai landasan hukum dan peraturan perundang-undangan kementerian yang dipimpinnya.

Banner 300x600

Selain itu, Laila Fatihah kembali ke OPD apa yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam isi rancangan peraturan daerah ini agar sebagai pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Medis (Dinkes), di bidang tersebut tidak menjadi salah satu komoditas karet.

“Karena kalo diturunkan kemudian tidak ada aturan atau tidak ada hukum yang menjadikan sebagai efek jeranya kan juga percuma,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Laila sapaan karibnya menginginkan sudah maksimal dari segi tata kelola, pengelolaan sampah, sanksi jika terjadi pelanggaran oleh pelaku ekonomi atau pemerintah, berdasarkan cara kami mendefinisikannya dalam rancangan peraturan daerah.

“Karena nanti yang di lapangan untuk pelaksana Raperda ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), jangan sampai nanti DLH bisa melaksanakan Dinkes tidak bisa, kami tidak ingin seperti itu,” Ucapnya.

Untuk itu, politisi dari fraksi PPP tersebut menyarankan untuk DLH dan Dinkes kemudian bagian hukum untuk melakukan rapat secara internal baik memperbaiki narasi maupun untuk menambah pasal-pasal sekiranya di perlukan oleh kedua instansi ini.

“Dari DPRD nantinya ini kita hanya menyetujui kira-kira bisa di laksanakan atau tidaknya,” Pungkasnya. (Adv)

Example 300250
Example 120x600
Example 72090