SAMARINDA, apakabar.co – Pemadaman listrik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda mulai berdampak pada aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.
Di tengah keluhan yang bermunculan, Anggota komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan PT PLN, disertai penyampaian informasi yang lebih transparan kepada masyarakat.
Dirinya menduga gangguan pasokan listrik yang terjadi di Samarinda berkaitan dengan keterbatasan suplai batu bara ke pembangkit listrik.
“Mati listrik di Samarinda ini sepertinya juga ada hubungannya dengan situasi di nasional. Jadi, kan kemarin sempat ramai misalnya pemadaman bergilir di Jawa. Apa sebabnya? Karena suplai batu bara ke PLN itu tidak mencukupi kebutuhan yang ada di PLN, makanya kemudian dilakukan pemadaman bergilir,” Ungkap Rohim. Selasa (30/6/2026).
Lebih lanjut, Rohim menyebutkan berdasarkan informasi yang diterimanya, keterbatasan pasokan energi diduga menyebabkan kapasitas penyediaan listrik tidak mampu mengimbangi beban kebutuhan masyarakat.
“Nah, itu juga sepertinya yang sedang terjadi di wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur dan Samarinda. Suplai energi kita terbatas karena gangguan atau kekurangan suplai batu bara ke PLN. Ini yang menyebabkan kapasitas penyediaan listrik kurang dari beban yang harus dilayani. Setahu saya itu yang terjadi saat ini,” Ucapnya.
Kendati demikian, Rohim menekankan penyelesaian persoalan tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena menyangkut kewenangan PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Solusinya sebenarnya kita di daerah tidak bisa berbuat banyak, karena ini ada di pusat, antara PLN selaku perusahaan penyedia listrik dengan ESDM yang menaungi industri batu bara. Kita berharap suplai batu bara segera kembali normal sehingga pemadaman bisa dihentikan karena sangat mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat,” Tegasnya.
Selain persoalan pasokan listrik, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti pentingnya komunikasi kepada masyarakat.
Rohim meminta informasi mengenai jadwal pemadaman masih perlu disampaikan lebih masif agar warga memiliki waktu untuk mengantisipasi dampaknya.
“Kalau memang mau ada pemadaman, tolong sosialisasikan secara masif dua sampai tiga hari sebelumnya, termasuk wilayah yang terdampak, waktu pelaksanaan, dan berapa lama pemadamannya. Dengan begitu masyarakat bisa bersiap-siap, baik mengatur aktivitas maupun menyiapkan kebutuhan seperti genset,” Tutupnya. (ADV)
