SAMARINDA, apakabar.co – Akurasi pendataan masyarakat menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Menyikapi masih ditemukannya ketidaktepatan klasifikasi tingkat kesejahteraan, anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca mengingatkan petugas sensus agar lebih cermat dan teliti saat melakukan pendataan di lapangan.
“Kesalahan dalam pengelompokan desil dinilai berpotensi membuat masyarakat miskin kehilangan hak atas berbagai program bantuan, seperti Bantuan Sosial (Bansos) Pangan maupun Program Keluarga Harapan (PKH),” Ungkapnya. Selasa (14/7/2026).
Lebih lanjut, Markaca menjelaskan sistem desil sendiri merupakan metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kategori, di mana Desil 1 merupakan kelompok masyarakat paling miskin atau rentan, sedangkan Desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat warga yang secara ekonomi seharusnya berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4 justru tercatat sebagai Desil 5 atau kelompok ekonomi menengah. Kondisi tersebut menyebabkan mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
“Pendataan itu disesuaikan, jangan sampai orang yang tidak berhak malah menerima dan yang berhak malah tidak menerima. Itu kan keadilannya terampas,” Jelas Markaca.
Markaca menilai petugas sensus seharusnya melibatkan ketua RT dalam proses verifikasi agar kondisi sosial dan ekonomi warga dapat diketahui secara lebih akurat.
“Ketika petugas pendataannya benar dan teliti, pasti tidak akan terjadi kesalahan. Seharusnya juga petugas pendataan didampingi RT. Petugas ini kadang melakukan sendiri. Ada orang yang secara penghasilan mencukupi tetapi mengaku kurang, lalu didata. Sebaliknya, ada warga yang rumahnya standar dan penghasilan rendah, malah tidak dimasukkan,” Ucapnya.
Untuk itu, politisi dari partai Gerindra itu menegaskan pihaknya meminta pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan pembaruan serta validasi data kemiskinan secara berkala.
Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu sehingga data penerima bantuan harus terus diperbarui agar tetap akurat dan tepat sasaran.
“Siapa tahu ada yang awalnya bekerja, sekarang sudah tidak bekerja, maka perlu pembaruan. Pendataan harus detail dan tidak bisa sembarangan karena menyangkut harkat orang banyak. Jadi bansos ini harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya,” Tutup Markaca. (ADV)
