SAMARINDA, apakabar.co – Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti dihentikannya alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi seluruh Taman Kanak-Kanak (TK) negeri mulai tahun anggaran 2026.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional sekolah sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini mengandalkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Kepada awak media, ketua komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengayampaikan pihaknya menerima aspirasi dari para guru TK negeri terkait tidak lagi dialokasikannya dana Bosda untuk 17 TK negeri yang tersebar di Kota Samarinda.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dana operasional daerah selama ini berperan penting dalam menunjang kebutuhan sekolah yang tidak dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat.
“Usulan yang kami terima khusus dari bidang taman kanak-kanak dan PAUD adalah terkait Bosda. Mulai tahun anggaran 2026, guru-guru di 17 TK negeri di Kota Samarinda tidak lagi menerima bantuan dana operasional daerah,” Ungkap Novan sapaan karibnya, Rabu (15/7/2026).
Lebih lanjut, Novan menjelaskan, pada 2026 seluruh TK negeri hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).
Namun, menurutnya, dana tersebut memiliki ruang penggunaan yang terbatas sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembiayaan kegiatan lokal dan dukungan terhadap honorarium tenaga pendidik non-ASN.
“Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas layanan pendidikan anak usia dini apabila tidak segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” Ucap Novan.
Karena itu, politisi dari partai Golkar itu mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengevaluasi kebijakan penghapusan Bosda bagi TK negeri.
“Terlepas dari program yang lain, pembenahan di sekolah-sekolah TK negeri harus segera direalisasikan. Persoalan ini sangat krusial karena menyangkut operasional dasar sekolah dan keberlangsungan proses belajar mengajar,” Pungkas Novan. (ADV)
