SAMARINDA, apakabar.co – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungannya terhadap kebijakan wajib belajar 13 tahun yang memasukkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari pendidikan wajib.
Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai harus dibarengi dengan peningkatan anggaran pendidikan, penguatan kualitas tenaga pendidik, serta perhatian terhadap kesejahteraan kader pelayanan masyarakat agar tujuan mencetak generasi unggul dapat tercapai secara optimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak usia dini melalui keluarga dan dilanjutkan di lembaga PAUD sebelum anak memasuki sekolah dasar.
Menurutnya, pendidikan pada fase awal menjadi fondasi penting dalam membentuk kesiapan anak, baik secara sosial, emosional, maupun psikologis.
“Wajib belajar 13 tahun memang sudah seharusnya diterapkan sejak lama. Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan karakter sejak dini agar ketika masuk SD mereka sudah siap bersosialisasi, mandiri, dan memiliki kesiapan psikologis yang baik,” Ungkap Puji sapaan karibnya, Rabu (15/7/2026).
Namun, Puji mengakui implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan di Samarinda. Dari lebih dari 250 lembaga PAUD yang ada, hanya sekitar 15 yang berstatus negeri, sementara sisanya dikelola oleh pihak swasta.
Kondisi itu, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan terhadap PAUD swasta, termasuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kalau kita menyiapkan SDM, tetapi kualitas tenaga pendidiknya tidak diperhatikan, bagaimana hasilnya? Karena itu anggaran untuk PAUD harus diperbesar, bukan hanya fokus di jenjang SMP,” Tegas Puji.
Selain sektor pendidikan, Komisi IV DPRD Samarinda juga menyoroti kesejahteraan kader posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Puji menjelaskan beban kerja kader terus bertambah sejak diterapkannya Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), yang kini melayani balita, ibu hamil, remaja, anak usia sekolah, hingga lansia.
Meski sebagian kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah menerima insentif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), masih banyak kader lainnya yang menerima insentif dalam jumlah terbatas.
“Programnya sekarang semakin banyak. Posyandu melayani balita, ibu hamil, remaja, lansia, sampai anak sekolah. Kalau yang diurus semakin banyak tetapi insentifnya tetap sedikit, rasanya kurang manusiawi. Kami mengusulkan agar insentif kader bisa ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” Jelas Puji.
Politisi dari partai Demokrat itu menambahkan, peningkatan anggaran untuk PAUD maupun insentif kader harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, Puji mendorong Pemerintah Kota Samarinda terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal semakin luas dan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan, mulai dari penguatan pendidikan usia dini hingga peningkatan kesejahteraan kader pelayanan masyarakat. (ADV)
