SAMARINDA, apakabar.co – Kekhawatiran warga yang rumahnya mengalami keretakan di sekitar proyek pembangunan hotel di Jalan KH Samanhudi, eks Jalan Rajawali, Samarinda, mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda.
Diketahui, sebanyak 19 rumah dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian dinding dan keramik yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembangunan hotel tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata menyampaikan pihaknya akan menggelar rapat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta manajemen proyek untuk meminta penjelasan mengenai perizinan dan dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar.
“Kita harus rapat dan tinjau ke lapangan sekaligus kita panggil DPMPTSP, sejauh mana izinnya. Sejauh ini kita belum lihat izinnya, apakah sudah lengkap atau belum,” Ungkapnya. Senin (19/10/2026).
Menurutnya, dokumen resmi terkait perizinan berada di DPMPTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Meski demikian, Aris menyebut papan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah terpasang di lokasi proyek.
“Kalau bicara perizinan, sekilas itu sudah ada karena ada PBG-nya. Sekarang dampaknya kepada masyarakat, itu yang harus difasilitasi,” Ucapnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan papan PBG perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen dan penanganan keluhan warga secara menyeluruh.
Selain itu, Aris turut menyoroti kondisi geografis kawasan pembangunan yang menurut pengamatannya merupakan bekas rawa dan daerah resapan air.
Ia menyebut wilayah tersebut beberapa tahun lalu kerap mengalami banjir karena menjadi jalur lintasan air. Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam mengevaluasi dampak aktivitas konstruksi, termasuk proses pemancangan yang berpotensi memengaruhi bangunan di sekitarnya.
“Dampaknya harus diperhatikan, baik di sisi kanan, kiri, depan, maupun belakang proyek. Jangan sampai aktivitas pembangunan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar,” Jelas Aris.
Aris mencontohkan pengalaman pembangunan Hotel Ibis dan Mercure Samarinda, ketika bangunan di sekitar proyek disebut terdampak percikan semen dan pihak pengembang bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap pendekatan serupa dilakukan dalam menangani keluhan warga di Jalan KH Samanhudi.
“Oleh karena itu mestinya pihak manajemen juga bertanggung jawab. Nanti kita bantu fasilitasi. Kalau memang ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan, kita coba tindak lanjuti,” pungkasnya. tutup Aris. (ADV)
