Samarinda, apakabar.co – Sebanyak 2 proyek melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) menjadi prioritas Pemerintah Kota Samarinda setelah APBD tahun 2022 senilai Rp 2,6 triliun disahkan.
Proyek MYC tersebut adalah pembuatan kolam retensi atau polder di wilayah Perumahan Bengkuring dan Desa Budaya Pampang sebagai upaya penanggulangan banjir.
Sementara satu proyek lainnya adalah pembangunan terowongan di kawasan Selili yang bertujuan mengurai kemacetan hingga mengurangi risiko lakalantas di kawasan Gunung Manggah. Kedua megaproyek tersebut bakal berjalan hingga 2024 mendatang.
Untuk diketahui, anggaran yang bakal digelontorkan kepada dua proyek itu sebesar Rp 95 miliar. Terdiri dari Rp 80 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 15 miliar untuk keperluan pembebasan lahan.
“Dibagi untuk dua kegiatan terowongan dan pengendalian banjir. Itu sudah mendapat persetujuan DPRD,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda, Ananta Fathurozi saat dikonfirmasi awak media Jumat (3/12/2021).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya memberikan kritik terhadap langkah Pemkot Samarinda. Menurutnya, kedua proyek MYC tersebut cukup sulit jika dilakukan berbarengan, terlebih alokasi keuangan daerah yang saat ini sekedar cukup.
Angkasa mengaku tak mengikuti pembahasan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kendati dirinya merekomendasikan agar lembaga eksekutif berfokus penuntasan banjir di Kota Tepian.
“Karena kita perlu lihat progress pekerjaan itu tidak mudah. Apalagi terowongan dibangun satu tahun kan,” ucap Angkasa saat di hubungi melalui telepon pada Jumat (3/12/2021) kemarin.
“Kemudian juga dari sisi sumber pendapatan harus diperhitungkan untuk belanja tersebut. Kalau dari APBD Samarinda, saya yakin tidak mampu,” lanjutnya.
Diketahui, alokasi belanja daerah di APBD Samarinda 2022 sebesar Rp 2,6 triliun. Jika dihitung, lanjut Angkasa, belanja Kota Samarinda tidak sampai Rp 1 triliun. Pun di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 500 miliar saja. Ia menyatakan, pembangunan terowongan di kawasan Selili dinilai masih belum memungkinkan.
“Sebenarnya kalau progress pemerintah cukup tinggi dari sisi pembiayaan dan pekerjaan, saya kira tuntas saja. Tapi saya kan lebih prioritas bagaimana proyek prestasi, bukan prestisius ya,” sebutnya.
Angkasa mengutarakan, pembangunan terowongan pun jika ditargetkan 3 tahun lamanya relatif sulit untuk diselesaikan. Menurutnya, selain dana yang terbatas, lantaran proyek terowongan itu merupakan proyek prestisius semata.
“Tetapi, jika wali kota mampu mengatasi banjir dalam 3 tahun itu adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi masyarakat,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan Pemkot Samarinda optimis dua program MYC itu akan terwujud selama 3 tahun ini.
“Kalau dapat dukungan dari DPRD, kita pasti optimis. Kan, sudah dapat persetujuan juga,” katanya saat ditemui di Balai Kota pada Jumat, 3 Desember 2021 kemarin.
Terkait anggaran terbatas, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu menyatakan pihaknya akan meminta bantuan keuangan (bankeu) kepada Pemprov Kaltim dalam hal pendanaan. Apalagi, kata dia, dua program ini untuk kepentingan orang banyak.
Andi Harun menegaskan, adapun gagasan membangun terowongan di kawasan Selili merupakan alternatif satu-satunya. Hal tersebut turut dilandasi kajian sebelumnya yang dilakukan Pemkot Samarinda dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kalau bukan terowongan, apalagi solusinya? Itu juga hal yang dibutuhkan rakyat, kita harus produktif mengambil langkah,” jelas Andi Harun. (Adv)
