SAMARINDA, apakabar.co – Perbaikan jalan lingkungan, gang permukiman, hingga fasilitas dasar masih menjadi kebutuhan paling mendesak yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Samarinda.
Aspirasi tersebut mendominasi hasil reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang dilaksanakan di seluruh daerah pemilihan (dapil) dan akan menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan daerah.
Seluruh usulan masyarakat kini tengah dibahas DPRD Samarinda sebagai dasar penyusunan rekomendasi program pembangunan sekaligus arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada tahun mendatang.
Kepada awak media, anggota komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengungkapkan dalam rapat paripurna internal difokuskan pada penyampaian laporan hasil reses dari seluruh anggota dewan.
Menurutnya, setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat akan menjadi pijakan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Rapat kedua ini paripurna internal saja, membahas hasil reses dan aspirasi-aspirasi dari masing-masing dapil,” Ungkap Viktor sapaan karibnya. Selasa (30/6/2026).
Selain itu, Viktor menjelaskan kebutuhan di setiap dapil memiliki karakteristik yang berbeda. Kendati demikian, mayoritas masyarakat masih menginginkan pembangunan infrastruktur lingkungan sebagai prioritas utama.
“Kalau dari hasil reses, masing-masing dapil punya prioritasnya sendiri. Tetapi yang paling banyak itu berkaitan dengan fisik, seperti perbaikan gang dan jalan. Itu yang paling dominan,” Ucapnya.
Selain membahas hasil reses, Viktor menjelaskan bahwa DPRD Samarinda juga mulai menelaah dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima dalam bentuk salinan digital.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan masukan, koreksi, serta rekomendasi kepada Pemkot Samarinda terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Nanti kita akan koreksi dan memberikan pendapat serta solusi kepada Kota Samarinda terkait hasil pemeriksaan dari BPK. Softcopy-nya akan kita pelajari terlebih dahulu,” Jelas Viktor.
Di sisi lain, politisi dari partai Demokrat itu menambahkan DPRD masih melanjutkan rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program kerja pemerintah.
“Kita berharap berbagai usulan hasil reses tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi dapat diwujudkan secara bertahap melalui program pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan skala prioritas daerah,” Tutup Viktor. (ADV)
