SAMARINDA, apakabar.co – Upaya menekan angka stunting di Kota Samarinda dinilai belum akan berjalan optimal apabila pemerintah daerah masih menggunakan data yang berbeda-beda antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyatukan basis data sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Samarinda dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB) beberap waktu lalu.
Kepada awak media, wakil ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan sinkronisasi data menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan karena hingga kini masih ditemukan perbedaan data antara DP2KB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.
“Yang paling penting adalah data. Data yang disampaikan DP2KB, Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan masih berbeda-beda. Kalau datanya tidak sama, bagaimana kita bisa menentukan program yang benar-benar tepat sasaran,” Ungkapnya. Senin (20/7/2026).
Lebih lanjut, Puji sapaan karibnya menjelaskan ketidaksinkronan tersebut terlihat pada data jumlah posyandu, ibu hamil, balita, hingga keluarga rentan stunting.
Perbedaan angka yang muncul antar-OPD dinilai berpotensi menghambat efektivitas program sekaligus memengaruhi ketepatan distribusi anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD.
Menurut Puji, selisih data sekecil apa pun harus dapat dipertanggungjawabkan agar seluruh intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Misalnya data keluarga rentan stunting dari satu dinas tercatat 570, sementara dinas lain mencatat 590. Selisih itu harus jelas. Kalau datanya berbeda, anggaran yang sudah disiapkan dari APBD bisa saja tidak tepat sasaran,” Jelasnya.
Politisi dari partai Demokrat itu pun mendorong seluruh OPD mengesampingkan ego sektoral dan membangun sistem data yang terintegrasi.
“Dengan penerapan satu data, kita harap program percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Tutup Puji. (ADV)
