SAMARINDA.apakabar.co– Anggota Komisi II DPRD Laila Fatihah menyoroti perencanaan Pemerintah Kota (Pemkot) yang akanmenertibkan lapak para pedagang kaki lima (PKL) di Tepian Mahakam.
Ia menilai rencana pemkot untuk melakukan penertiban PKL harus memikirkan dampak yang timbul terhadap pedagang. Penertiban PKL ini berpotensi menghilangkan mata pencarian masyarakat, sehingga butuh pembahasan lebih lanjut dalam proses pelaksanaanya.
“Memang ada aturannya (pengelolaan RTH di Tepian Sungai Mahakam) di dalam surat. Tapi pemerintah juga tidak bisa menutup mata dengan nasib para pedagang ini,” ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan seluler. Kamis (22/9/2022)
Selain itu, Laila sapaan karibnya menjelaskan bahwa pengaturan berasan RTH di Tepian Sungai Mahakam itu terdapat didalam surat nomor 660/2916/012.02 perihal penutupan usaha yang beraktifitas di sepanjang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Gajah Mada itu.
Dalam surat tersebut tertuang beberapa dasar salah satunya, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dan tercantum pula hasil rapat Pemkot Samarinda (7/9/2022) menindaklanjuti praktik juru parkir liar, premanisme, di kawasan Tepian Mahakam, serta mengembalikan fungsi RTH di kawasan tersebut.
“Berikan lah mereka solusi tempat di mana mereka boleh berdagang yang tidak melanggar dari aturan atau perda yang ada di kota Samarinda. Artinya ya perlu duduk bersama untuk mencari solusinya,” ucapnya.
Kendati itu, Politisi PPP itu menegaskan siap menerima permintaan hearing dari para PKL Tepian Mahakam. Sebelum itu pihaknya akan memanggil OPD untuk membicarakan solusi terbaik bagi PKL. Setidaknya ia akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perdagangan Samarinda.
“Harus ada solusinya atau carikan mereka tempat baru untuk buka usaha, jadi tidak mati usaha mereka untuk mengais rezeki,” pungkasnya. (Adv)
