SAMARINDA – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur tahun 2025 menuai kritik keras dari sejumlah organisasi kepemudaan.
Forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi pemuda dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan.
Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kaltim, Achmed Reza Fahlevi mengungkapkan Musda kali ini justru mencederai semangat demokrasi dalam berorganisasi.
“Harusnya KNPI sebagai wadah berprosesnya pemuda-pemudi dalam rangka pendewasaan politik tidak melakukan hal-hal yang mencederai proses demokrasi,” Ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan seluler. Minggu (21/9/2025).
Selain itu, Reza menilai dari total 191 organisasi kepemudaan (OKP) yang terdaftar di bawah naungan KNPI versi Ryano Panjaitan, hanya sekitar 70 OKP yang diakomodir dalam Musda. Kondisi ini membuat banyak OKP resmi tidak bisa menyalurkan hak suaranya.
“Kalau tidak terbuka seperti ini, buat apa diadakan Musda? Sama saja ini pengkondisian untuk menduduki sebuah jabatan. Kalau begini, kejadian seperti ini akan terus berulang,” Tegas Reza.
Reza juga menambahkan praktik tersebut semakin menjauhkan semangat persatuan pemuda Kaltim yang seharusnya diusung KNPI.
Alih-alih menjadi forum konsolidasi, Musda justru memunculkan fragmentasi dan memperkuat ego sektoral.
“Hal seperti inilah yang membuat sulit bersatunya pemuda di Kaltim melalui KNPI, karena ada ego di antara masing-masing,” Tutup Reza. (*)
