Samarinda – DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan pernyataan sikap terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rangkaian bencana tersebut dinilai sebagai alarm keras kerusakan lingkungan yang semakin memperparah kerentanan ekologis di berbagai daerah.
Ketua DPD HKTI Kaltim, Rusianto, mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan pelaku usaha agar tidak lagi mengabaikan tanggung jawab ekologis.
“Peristiwa di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi peringatan keras bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh kembali diabaikan,” Ungkap Rusianto.
Rusianto menyebutkan Kaltim juga berada dalam situasi rawan. Dengan keberadaan sekitar 1.700 lubang tambang, wilayah ini menurutnya memiliki risiko tinggi mengalami bencana serupa apabila tidak dilakukan langkah pemulihan lingkungan secara serius.
DPD HKTI Kaltim kemudian menyampaikan dua poin sikap utama:
1. Mendesak pemegang PKP2B untuk segera melakukan reklamasi dan rehabilitasi
DPD HKTI menilai perusahaan tambang besar seperti PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Kideco Jaya Agung, dan PT Indominco Mandiri harus mempercepat proses reklamasi di wilayah konsesi mereka. Langkah tersebut tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya melindungi masyarakat.
2. HKTI Kaltim siap berkolaborasi dalam pemulihan ekologis
Untuk itu, Rusianto menambahkan HKTI Kaltim siap berkolaborasi dengan perusahaan tambang dalam proses rehabilitasi lahan dan hutan, demi memastikan kondisi ekologis Kalimantan Timur dapat dipulihkan secara bertahap.
“Kami siap bekerja sama untuk memastikan Kaltim tidak menuju titik krisis ekologis,” Pungkasnya. (*)
