SAMARINDA, apakabar.co — Perubahan status kesejahteraan dalam data desil masyarakat masih terus menjadi perhatian. Pasalnya, pergeseran status warga dari desil rendah ke tingkat yang lebih tinggi dinilai belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya dan berpotensi memengaruhi akses terhadap sejumlah program bantuan sosial (bansos).
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie meminta agar proses pembaruan data dilakukan secara lebih cermat dengan menggunakan indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada desil 1 hingga desil 4 yang menjadi kelompok sasaran berbagai program bantuan.
“BPS saat ini memang sedang melakukan Sensus Ekonomi untuk memperbaiki desil-desil tadi. Tapi perubahan status ini harus punya dasar indikator yang jelas,” Ungkapnya, Kamis (8/10/2026).
Selain itu, Novan sapaan karibnya menilai perubahan status ekonomi warga semestinya tidak terjadi tanpa dasar yang kuat. Dinas Sosial juga dinilai perlu dilibatkan dalam proses pendataan dan verifikasi agar kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penentuan desil benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.
Dirinya juga memberikan contoh adanya warga yang sebelumnya tercatat dalam desil 1 atau kategori sangat miskin, tetapi kemudian berpindah ke desil yang lebih tinggi meski tidak mengalami perubahan kesejahteraan yang signifikan.
“Kalau awalnya desil 1 terus mendadak melompat ke desil atasnya, ini jadi tanda tanya besar. Kecuali kalau memang ekonomi mereka mendadak melonjak karena dapat warisan, jadi perekonomian naik,” Jelas Novan.
Politis dari partai Golkar itu menambahkan kehilangan pekerjaan merupakan salah satu kondisi yang dapat membuat masyarakat masuk dalam kelompok rentan miskin.
Karena itu, pembaruan data kesejahteraan menurutnya tidak cukup hanya mengidentifikasi warga yang sudah berada dalam kategori miskin, tetapi juga harus mampu mendeteksi masyarakat yang berpotensi jatuh miskin akibat perubahan kondisi ekonomi secara tiba-tiba.
“Pendataan ini harus komprehensif dan melibatkan banyak stakeholder. Contohnya untuk kategori rentan, kita bisa lihat data dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau ada perusahaan yang terindikasi bakal melakukan PHK, pekerja di sana kan masuk kategori rentan. Nah, potensi-potensi seperti ini yang harus terpantau,” Tutup Novan. (ADV)
