Kefe Milik Anak Anggota Dewan Terkena Operasi Yustisi, Pemilik Kafe Acungkan “Jari Tengah” Ke Petugas

oleh -37 views
Petugas Gabungan Satpol PP Kota Samarinda beserta TNI-Polri Saat Malakukan Sosialisasi Penerapan PPKM dan Instruksi Wali Kota Samarinda,

SAMARINDA.apakabar.co– Dua orang pemuda melakukan tindakan kurang terpuji saat petugas gabungan, Satpol PP berserta TNI-Polri menggelar operasi yustisi dalam rangka pencegahan penyeberluasan Covid-19 di Samarinda, Selasa (27/7/2021) malam.

Satu satu dari dua pemuda tersebut, terlihat mengacungkan “Jari Tengah” ke arah petugas saat disambangi untuk diimbau protokol kesehatan (prokes) dan disosialisasikan soal instruksi Walikota.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, Ananta Diro saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia menilai jika tindakan tersebut dalam etika sosial masyarakat Indonesia, tidaklah dibenarkan dan mengarah ke perilaku yang tidak pantas.

“Alhamdulillah semua pemilik warung dan kafe sudah kooperatif. Yang di voorvo juga kooperatif, tapi insiden itu ya kami maklumin karena masih anak-anak. Semoga saja tidak terulang lagi,” tegasnya.

Ananta Diro menyampaikan bahwa saat itu petugas hanya melakukan imbauan prokes dan instruksi surat edaran Wali Kota Samarinda dan tidak bermaksud menutup kafe tersebut atau menindak.

Kafe yang didatangi itu menurutnya terlihat berkerumun dan para konsumen menetap tanpa ada jarak satu sama lain.

“Iya mereka nongkrong. Seharusnya sesuai instruksi nomor 4 itu tidak apa dine in, tapi waktunya hanya 25 menit. Makanya tadi kami berikan imbauan, dan masih diberikan toleransi utamanya terkait kapasitas pengunjung,” tegasnya.

BACA JUGA :  Update Corona Kaltim 29 April : Bertambah 4 Kasus, Total 119 Kasus,

“Memang sudah melewati batas jam operasional. Kalau sesuai instruksi Walikota nomor 3 memang jam operasional itu hanya sampai pukul 21.00 Wita. Kalau kita menganut landasan hukum itu, dia sudah melanggar,” tambahnya.

Pemilik Kafe Anak Anggota DPRD Kota Samarinda

Informasi yang beredar diketahui jika pemilik kafe merupakan anak dari anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik. Saat dikonfirmasi terkait kebenaran informasi tersebut dirinya meluruskan terkait kejadian pada saat itu.

Ia mengatakan bahwa saat melakukan operasi yustisi Satpol PP bertindak harusnya persuasif dan memberikan informasi secara baik, karena menurutnya penerapan PPKM Level IV ada sedikit kelonggaran bagi kafe-kefe pamula. Terlebih pengelola kafe adalah masih mahasiswa.

“Harusnya mereka dibina melalui penyampaian informasi yang baik.Tak perlu dibesar-besarkan. Biasanya anak-anak itu jam 9 aja sudah off, jadi yang seharusnya dilakukan saat penertiban itu jaga jaraknya, pakai masker, terapkan Prokes yang ketat,” ucapnya saat dihubungi via Whatapp, Rabu (28/7/2021).

“Adapun makan sampai 20 menit itupun toleransi. Jangan terlalu kaku juga, apalagi anak muda,” sambungnya.

Dirinya mengakui jika pada saat terjadinya operasi yustisi dirinya sedang berada didalam rumah. Mendengar adanya sesuatu yang terjadi lantas ia keluar rumah untuk memeriksa yang terjadi sebenarnya.

BACA JUGA :  Masyarakat Samarinda Peringati Detik-Detik Proklamasi di Tengah Kota, Berharap Indonesia Lekas Pulih

“Jadi pada saat itu kan petugas masuk ke dalam rumah, itu masuk kategori pidana pelanggaran aturan masuk tanpa izin, apalagi membuat gaduh, saya dalam keadaan tidur dan sakit,” terangnya.

Bahkan melalui pengakuan yang diberikan anaknya, Abdul Rofik menyampaikan, bahwa sebenarnya malam tadi di cafe tersebut yang berkerumun malah petugas Satpol PP.

“Bukan di kafe yang bergerombol, malah Satpol PP yang masuk beberapa truk tadi. Jadi yang membuat kerumunan itu sebenarnya siapa sih,” jelasnya.

“Adapun anak saya melakukan sesuatu seperti itu sebenarnya saya sendiri tidak tau artinya apa. Jadi itu cuma si besar besarkan saja,” ucapnya.

Dirinya menyampaikan bahwa Satpol PP tidak mengetahui prosedur dalam melaksanakan pemerikasaan. Menurutnya petugas tidak boleh semena-mena dalam melakukan tindakan , terkecuali ada terdapat pelanggaran lebih dari satu kali.

“Anak muda itu tidak bisa langsung ditindak, namun haru diberikan inovasi ataupun kreativitas dari pemerintah. Semakin diberikan perlawanan maka akan semakin jadi. Bahkan kalau dibimbing ataupun diberikan edukasi mereka pasti akan patuh,” pungkasnya.